Pangan dan Ancaman Kemiskinan Petani

Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi rawan pangan sejak krisis moneter 1997. Namun, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan, sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Selain itu, 28 persen anak-anak menderita kekurangan berat badan dan 42 persen mengalami stunting atau bertubuh pendek sebagai dampak dari kurangnya gizi.

Peneliti Kebijakan Pangan, Crawford School of Public Policy, Australian National University, Prof. Dr. John F. McCarthy mengatakan, seperti Kamboja dan Filipina, Indonesia masih menghadapi beban ganda malnutrisi dimana angka child stunting masih tinggi. Padahal, dari sisi ekonomi, Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Isu kebijakan pangan masih penting dan relevan untuk dikaji lebih lanjut karena inilah salah satu tantangan besar Indonesia.

Sedikitnya, Indonesia menghadapi tiga isu pangan yang kompleks karena tumpang tindih dengan persoalan lain menurut McCarthy. Pertama, kekhawatiran akan jumlah produksi domestik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga sangat bergantung pada impor yang harganya fluktuatif di pasaran internasional. Kedua, naiknya permintaan komoditas pertanian, terutama kelapa sawit. Ketiga, Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap program ekonomi hijau dan pembangunan perdesaan rendah emisi.

Ada lima paradigma di dalam kebijakan pangan menurut McCarthy. Pertama, swasembada pangan (food self-sufficiency) sebagai upaya mencapai angka produksi global. Kedua, ketahanan pangan (food security) yang menurut FAO bisa dicapai dengan memperkuat kapasitas penduduk untuk mengakses pangan terutama saat menghadapi rawan pangan dan masa paceklik. Ketiga, kedaulatan pangan (food sovereignty), yakni dengan membantu petani maupun kelompok tani untuk memiliki akses dan kontrol yang lebih baik atas sumber-sumber pertanian. Keempat, kebijakan pangan perlu mengarah pada pencapaian hak atas ketersediaan pangan yang memadai sesuai dengan amanat dalam perjanjian internasional dan kelima, memerhatikan prinsip-prinsip lingkungan.

Belakangan, Indonesia meletakkan fokus utamanya pada satu pendekatan saja, yakni swasembada untuk beragam capaian kebijakan pangannya. Seperti banyak diberitakan oleh media massa, pemerintah gencar meningkatkan produksi, misalnya melalui program food estate. Pembukaan lahan baru melalui pertanian berskala besar dianggap bisa mencapai tujuan swasembada.

McCarthy menambahkan, swasembada mungkin bisa tercapai namun program tersebut belum tentu mampu dorong tercapainya akses pangan dan kedaulatan pangan.

Sementara itu McCarthy kembali mencatat, kebijakan pangan Indonesia sebenarnya telah memiliki tujuan-tujuan yang baik, namun perhatian pada persoalan akses petani yang rentan terhadap rawan pangan dan hak pangan secara umum bisa diutamakan. Kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petani dan membantu mereka untuk mendiversifikasi sistem produksi dan mata pencaharian mereka di wilayahnya sendiri. Indonesia sudah mengembangkan insiatif baik tersebut dan masih bisa untuk didanai, dikembangkan, dan ditingkatkan lagi, terutama bagi petani kecil yang berada di pulau terluar Indonesia serta yang mengalami persoalan rawan pangan.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Pertanian, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec. berpendapat, mandiri di bidang pangan adalah hal penting. Program ketahanan pangan harus diorientasikan menuju kemandirian pangan karena itulah prasyarat mutlak untuk mencapai kedaulatan pangan dan kemakmuran bangsa. Negara yang berdaulat pada gilirannya memiliki daya saing dan posisi tawar sehingga mampu ‘duduk sama rendah, berdiri sama tinggi’ dalam tata pergaulan dunia.

Saat ini pemerintah memang lebih gencar menerapkan kebijakan untuk meningkatkan produksi. Program mencetak lahan sawah, pembangunan waduk, pengadaan mesin traktor serta subsidi pupuk dan benih pada dasarnya merupakan upaya perbaikan pasokan atau suplai pangan.

Bagi Jangkung, pembangunan dalam skala besar seperti mencetak lahan sawah dan membangun waduk hampir tidak mungkin dilakukan tanpa risiko (zero risk). Maka, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang bisa meminimalisir dampak negatif sehingga manfaat atau benefit yang dihasilkan dari pembangunan itu bisa maksimal.

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian & Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Didik J. Rachbini mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kedaulatan pangaan. Akan tetapi, sampai saat ini kondisi ketahanan pangan Indonesia masih rapuh karena tidak ada langkah kebijakan konkret yang mendorong program tersebut.  Menurut Didik, ketahanan pangan tidak harus selalu menyangkut swasembada pangan. Bisa saja impor dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Namun, pemerintah juga harus konsisten kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong produksi pangan di dalam negeri dan memberikan insentif bagi petani.

Didik mengatakan, indeks keamanan pangan Indonesia masih sangat rendah yakni berada di peringkat ke-72 dari 109 negara dengan skor 46,5. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Mesir, dan Vietnam. Menurut Didik, Vietnam pernah belajar mengenai ketahanan pangan dari Indonesia. Namun justru, Indonesia saat ini tertinggal dari Vietnam. Dengan demikian, pemerintah perlu merealisasikan program yang berkaitan dengan pengembangan komoditas tanaman pangan. Realisasi program tersebut harus disertai dengan pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi, jalan, dan rantai pemasaran yang pendek.

Pernyataan Didik relevan untuk dicermati jika kita menengok kondisi pada Agustus 2014 yang lalu. Ketika itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data impor yang sangat mengejutkan. Dalam kurun 10 tahun, impor produk pertanian Indonesia melonjak hingga empat kali lipat. Tahun 2003, impor produk pertanian US$ 3,34 miliar, namun pada 2013 sudah menyentuh US$ 14,9 miliar.

Kebijakan pemerintah terbaru hingg saat itu adalah memberikan kuota impor beras kepada Bulog sebanyak 500.000 ton. Impor tersebut  akan dipergunakan pemerintah untuk memenuhi stok cadangan beras nasional. Dari kuota tersebut, Perum Bulog telah merealisasikan impor dari Vietnam 50.000 ton, untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri yang mulai naik.

Berdasarkan data, Perum Bulog mendapatkan alokasi 500.000 ton, terdiri atas beras medium dengan tingkat pecah 25 persen sebanyak 300.000 ton dan beras premium dengan tingkat pecah 5 persen sebanyak 200.000 ton.

Impor diberikan karena berdasarkan data BPS, selama semester I/2014 diperkirakan 69,87 juta ton GKG atau menurun 1,41 juta ton atau 1,98 persen dibandingkan pada 2013. Penurunan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 265.310 hektare atau 1,92 persen dan produktivitas 0,03 kuintal per hektare atau 0,06 persen.

Direktur Utama Perum Bulog saat itu, Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan, stok beras Bulog hingga Juni 2014 mencapai 1,9  juta ton. Ini lebih rendah dari stok yang seharusnya 2 juta ton. Ketahanan stok ini cukup untuk sekitar tujuh bulan ke depan. Menurutnya, posisi stok ini cukup serius memengaruhi harga beras di dalam negeri. Pengamanan stok beras ini bukanlah barang baru karena telah menjadi perhatian sejak tahun 1950-an.

Pada masa penjajahan Belanda dulu, bidang pertanian banyak dikembangkan untuk kepentingan pemerintah penjajah dengan menerapkan metode tanam paksa. Banyak hasil pertanian yang favorit dan legendaris di pasaran internasional, seperti rempah-rempah, tembakau, kopi, tebu, dan lain-lain. Di masa penjajahan Jepang, dengan metode kerja rodi, Jepang memaksa para petani menanam berbagai hasil pertanian untuk kepentingan mereka, seperti beras, jagung, dan pohon jarak sebagai bahan bakar.

Di awal kemerdekaan, pembangunan pertanian dipengaruhi semangat nasionalisme dan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, ketela, kacang tanah, dan kebutuhan akan ikan serta daging.

Pada tahun 1952 Bung Karno didatangi Prof. Poerwo Sudarmo,  dalam pembicaraan dengan Prof. Poerwo Bung Karno bertanya pada Profesor ahli gizi itu. “Prof, aku ingin bayi-bayi bangsa ini kompetitif sejak lahir” kata Bung Karno dengan tatapan mata tajam. Prof Soedarmo lalu menguraikan berapa kalori yang dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, manusia Indonesia harus mendapatkan persyaratan mendasar soal berapa kalori yang ia dapatkan dan bagaimana negara mampu menyediakan.

Bung Karno menatap tajam ke arah Prof. Poerwo Soedarmo. Lalu Bung Karno berkata : “Prof, saat Hindia Belanda dulu, politik etis soal irigasi juga meletakkan soal kesadaran pangan, itu kita concern, ya kita concern terhadap soal itu, tapi apa yang dilakukan Belanda itu hanya untuk keuntungan politik perkebunan, saya harus merumuskan bagaimana ke depan, kita berdaulat pangan, kita jadi pusat pangan dunia, jadi dunia ini akan bergantung pada kekuatan petani-petani kita”. B

Bung Karno tidak sekedar melakukan statemen, tapi ia melakukan sungguh-sungguh. Di tahun 1952 Bung Karno mendirikan Institut Pertanian Bogor.  Di podium Bung Karno menyerukan “Satu politik yang kuat dalam kemandirian pangan”. Bung Karno memegang mikropon langsung berkata : Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita di kemudian hari…..Tahun 1940,  saudara-saudara…. tiap-tiap orang Indonesia mengonsumsi beras 86 kg pertahun. Berarti di tahun 1952, dengan jumlah penduduk 75 juta orang, Indonesia butuh produksi beras sebesar 6,5 juta ton. Namun, pada saat itu, produksi beras Indonesia baru 5,5 juta ton. Alhasil, Indonesia harus mengimpor dari Siam (Thailand), Saigon (Vietnam), dan Burma. Tetapi kenapa kita harus membuang devisen 120 juta sampai 150 juta dolar tiap tahun untuk membeli beras dari luar negeri? Kalau 150 juta dolar kita pergunakan untuk pembangunan, alangkah baiknya hal itu

Pada pembukaan IPB Bung Karno melakukan gong politik pangan, pemuda-pemuda dididik sebagai pemuda pelopor pangan melakukan intersepsi ke pedesaaan membangun dan memperluas varian benih padi, memperluas bibit-bibit tanaman pangan. Tujuan besar Bung Karno adalah membangun jaringan petani yang bisa menghasilkan pangan, petani ini diartikan bukan saja di sawah, tapi di jenis-jenis panganan lain.

Indonesia adalah lautan perkebunan, tapi kata Bung Karno Indonesia juga adalah lautan pangan.Kelak dunia akan menjadikan pangan dan energi sebagai sumber perebutan” kata Bung Karno di kesempatan lain. Sejak tahun 1952 ribuan pemuda Indonesia terdidik soal pangan.

Setelah kejatuhan Bung Karno pada tahun 1966, politik pangan tidak dijadikan perhatian penting oleh para Jenderal Orde Baru. Pak Harto melihat bahwa yang pertama kali ditawarkan kepada pemberi hutang Indonesia adalah pembukaan ladang-ladang migas yang dikurung Bung Karno dan kemudian dibuka kembali lewat tuntutan Wina, Austria tahun 1967.

Barulah pada tahun 1968 politik pangan dijadikan perhatian penting setelah intelijen Orde Baru melihat bahwa politik logistik adalah ring kedua mengamankan kekuasaan setelah penguasaan penuh kendali di sektor energi. Pangan kemudian menjadi obsesi besar Suharto setelah mendapatkan masukan bahwa politik logistik adalah lanjutan dari politik minyak.

Namun saat itu negara tidak punya duit untuk membangun ketahanan pangan, di tahun 1970-an Pemerintahan Suharto mengajak beberapa cukong membangun jaringan importir pangan ke dalam satu mekanisme distribusi, disinilah kemudian para importir bisa menentukan harga. Pemain importir yang biasanya main di Tanjung Priok itu selalu diawasi oleh intel Orde Baru, agar harga pangan dikendalikan, kemudian agar pengendaliannya teratur diciptakanlah Bulog (Badan Unit Logistik) disini pangan menjadi kekuatan sentralistik sekaligus tangan kanan mengatur sirkulasi kesejahteraan rakyat sekaligus alat menindas rakyat atas kemerdekaan pangannya.

Di masa Orde Baru, dengan anggaran APBN cukup besar yang melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi dengan semangat swasembada pangan, akhirnya secara umum tercapai. Program pengembangan infrastruktur begitu intensif seperti pembangunan irigasi, waduk dan bendungan, pabrik pupuk di mana-mana dan berdiri berbagai lembaga penelitian pangan. K

ita masih ingat pemberdayaan petani cukup dominan, seperti kelompencapir, sebagai media penyambung antara program pemerintah dengan petani. Banyak program lain yang dijalankan, seperti kredit untuk tani, subsidi pupuk, benih dan lain-lain. Hal itu didukung program transmigrasi serta pemanfaatan lahan tidur yang disulap sebagai lahan pertanian. Terlepas dari dampak negatif program-program tersebut, tetapi kebutuhan akan bahan pokok makan terpenuhi. Tentu program ini berhasil, walaupun nasib dan derajat petani belum sepenuhnya terangkat.

Di titik ini Suharto berusaha harga pangan serendah mungkin dengan bargain pangan dibayar pada kepatuhan publik. Bahkan di jaman Menteri Harmoko ada satu divisi sendiri di kantor Departemen Penerangan yang memantau informasi harga pangan secara update, pangan yang awalnya diarahkan sebagai alat kedaulatan oleh Bung Karno kemudian diarahkan jadi mesin upeti oleh Suharto, tapi satu hal alur upeti terkendali.

Pada tahun 1998 Suharto diserang habis-habisan oleh banyak IMF tentang politik subsidi pangan, oleh IMF biang kebangkrutan Indonesia adalah guyuran subsidi,  IMF secara teratur menembak politik pangan agar jangan sampai menjadi alat politik kedaulatan seperti di masa Demokrasi Terpimpin, tapi diarahkan dalam bentuk liberalisasi.

Dengan adanya liberalisasi pangan maka Indonesia akan membuka dirinya terhadap limpahan produk bandar IMF, sehingga Indonesia akan bergantung pada mereka. Tahap demi tahap subsidi dihapus, pada masa Pemerintahan Megawati hal ini sempat dilawan, Megawati berusaha kembali menarik politik pangan menjadi alat kedaulatan, Megawati memperluas perhatian terhadap benih padi unggulan, di masa Suharto benih unggulan habis oleh politik Intensifikasi, benih padi dibuat seragam jadi IR.

Pada awal pemerintahannya di tahun 2004 lalu, SBY sebenarnya sudah menyusun sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama 20 tahun ke depan. Dalam rencana pembangunan yang merupakan pengganti GBHN di era Orde Baru itu, SBY sebenarnya sudah dengan jitu bisa memetakan berbagai masalah yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Dalam rancangan itu sudah disebutkan, Indonesia akan menghadapi masalah seperti krisis air, krisis energi dan krisis pangan.

Pemerintahan SBY sendiri dalam RPJP sudah menyebutkan berbagai ancaman krisis itu harus diantisipasi sejak dini. Khusus soal pangan, dalam rancangan itu juga disebutkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh sektor pertanian. Satu tulang punggung lagi adalah sektor pertambangan. Sayangnya, meski SBY sejak awal sudah menyadari akan adanya krisis pangan dan sudah mencanangkan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia adalah pertanian, dalam kebijakannya kemudian, idealisme itu bak jauh panggang dari api.

Kesalahan pertama, menurut Koordinator Aliansi Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko dimulai ketika SBY menyusun 11 prioritas pembangunan nasional. Dalam daftar ini yang menjadi prioritas utama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola disusul pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. Sementara ketahanan pangan termasuk masalah pertanian di dalamnya ditaruh pada posisi nomor lima. Karena bukan merupakan prioritas pertama, maka eksekutif dan legislatif hanya bisa memberikan budget sekitar 6-7% dari total APBN. Ini sangat jauh dari saran lembaga pangan dunia FAO yang menyatakan negara hendaknya menyisihkan 20 persen anggaran untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya di tengah situasi pangan yang bergejolak.

Potret buram gagalnya kebijakan pangan pemerintahan SBY ini, menurut Koordinator Pokja Beras ADS Said Abdullah bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, dari sisi jumlah rumah tangga pertanian. Selama sepuluh tahun belakangan ini dari tahun 2003-2013, jumlah rumah tangga petani menghilang sebesar 5 juta rumah tangga. Mereka mayoritas adalah petani dengan lahan kurang dari 1000 m2. Jika di tahun 2003 masih ada sekitar 31,17 juta rumah tangga, maka di tahun 2013 hanya tersisa 26,13 juta rumah tangga. Selain itu, lahan pertanian juga menyusut rata-rata seluas 110.000 hektare setiap tahunnya. Padahal di satu sisi untuk hal ini pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 14/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dengan adanya UU 41/2009, diharapkan dapat dicapai swasembada pangan pada periode 2010-2014, yaitu berupa pencapaian 10 juta ton beras, serta diikuti pencapaian swasembada komoditas pangan lainnya seperti jagung, kedelai, ubi jalar dan ubi kayu.

Sejalan dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 41/2009, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2014 prioritas 5 dijelaskan, bahwa salah satu target pemerintah adalah perluasan lahan pangan sebesar 2 juta hektar, dengan target waktu sampai 2014. Perluasan lahan ini dimaksudkan untuk  mencukupi kebutuhan pangan nasional. Mengingat dengan jumlah lahan yang ada saat ini (8 juta ha) belum menghasilkan produksi pangan yang optimal. Sesuai dengan Pasal 1 UU 41/2009, lahan yang dilindungi dalam LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Lahan yang telah ditetapkan untuk dilindungi ini nantinya, sesuai dengan Pasal 35 PP 1/2011, akan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.

Sejak diundangkan pada tahun 2009, kebijakan tentang LP2B tersebut sedikit banyak telah memberikan sejumlah bukti positif terhadap produksi pangan nasional. Salah satunya terlihat dari adanya peningkatan jumlah produksi pada sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan data BPS, produksi salah satu komoditas pangan, yaitu padi pada tahun 2013 adalah sebesar 71 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 10 persen dari tahun 2009 yang menghasilkan 64 juta ton.

Sementara itu, komoditas pangan lainnya yang mengalami peningkatan produksi adalah jagung yang mengalami peningkatan sebesar 5 persen, yaitu dari 17 juta ton pada tahun 2009 menjadi 18 juta ton pada tahun 2013. Peningkatan tersebut diikuti pula oleh ubi jalar (15 persen) dan ubi kayu (8 persen).

Sejumlah peningkatan produksi tersebut didukung pula oleh Angka Ramalan I (ARAM I) tahun 2014. Salah satunya dapat dilihat bahwa ARAM I untuk produksi komoditas jagung diperkirakan meningkat sebesar 18,55 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 37,02 ribu ton atau 0,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi dalam ARAM I 2014 juga terjadi pada komoditas pangan lainnya seperti kedelai (14,44 persen), kacang hijau (3 persen) dan ubi kayu (10,38 persen). Sementara itu, ARAM I untuk padi diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,98 persen, atau hanya mencapai produksi sebesar 69,87 juta ton. Perkiraan merosotnya produksi padi tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor iklim, seperti banjir yang cukup besar yang terjadi selama 2014 yang menyebabkan banyak terjadinya kegagalan panen di sejumlah daerah.

Selain itu, penyebab lainnya adalah karena menurunnya luas panen yang diakibatkan oleh adanya peralihan penggunaan lahan sawah tersebut untuk tanaman pangan lainnya seperti kedelai dan jagung. Namun demikian, sisi positif yang dapat kita lihat dari ARAM I produksi pangan nasional adalah bahwa secara keseluruhan, peningkatan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan nasional berlangsung cukup baik, karena peningkatan tersebut telah dapat terjadi secara berkelanjutan.

Walaupun belum secara langsung berdampak terhadap peningkatan produksi pangan, setidaknya kebijakan LP2B ini dapat mengamankan sejumlah lahan pertanian yang ada dari pengalih-fungsian lahan, sehingga efeknya dapat dirasakan untuk jangka panjang. Namun demikian, tantangan dalam meningkatkan produksi pangan ini tidak hanya terkait dengan permasalahan lahan seperti pengalih-fungsian lahan dan degradasi lahan, hal lainnya seperti perubahan iklim juga perlu diwaspadai demi tercapainya ketahanan pangan nasional.

Kajian Indef (Institute for Development of Economics and Finance) yang dipublikasikan pada April 2014 menunjukkan terjadinya penurunan NTP dari 117 poin pada tahun 2004 menjadi 107 poin pada tahun 2013. Kesejahteraan yang rendah menyebabkan petani terus bergelut dengan kemiskinan sepanjang waktu.

Pemerintah menargetkan kemiskinan turun hingga 8 persen pada kenyataannya angka kemiskinan masih relatif tinggi terutama di pedesaan dimana sebagain besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 11,4 persen atau 28,1 juta orang. Angka ini memang turun hingga 2 persen jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 13.33 persen.

Penurunan angka kemiskinan total ini tidak serta merta menyelesaikan kemiskinan terutama di pedesaan. Walaupun angka kemiskinan menurun di pedesaan namun kenyataannya indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan justru meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada perkotaan.

Pada Maret 2011, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,63. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,39 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,70. Sementara pada tahun 2012, walaupun menurun justru Indeks Kedalaman Kemiskinan di pedesaan meningkat dari 2,36 menjadi 2,42. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan di pedesaan juga meningkat dari 0,59 menjadi 0,61. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah perkotaan.

Pertanian kini tidak lagi menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dimana sumbangannya sejak 2007-2013 hanya sebesar rata-rata 3-4 persen. Bandingkan dengan sektor jasa dan properti yang menyumbang pertumbuhan hingga 8-9 persen. Semakin tersisihnya sektor pertanian ini bukan saja berdampak pada berkurangnya jumlah petani dan lahan tetapi juga menjadi faktor terjadinya kemandegan produksi pangan. Padahal di satu sisi jumlah penduduk terus meningkat. Alhasil untuk menutupi gap tersebut, pemerintah pun menggenjot impor pangan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah impor yang terus meningkat setiap tahun.
Kalau kita cermati selama ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan berbagai isu lonjakan harga komoditi pangan sungguh membingungkan. Kebijakan pemerintah yang ditempuh selama ini cenderung hanya responsif yang mempunyai implikasi jangka pendek, padahal permasalahannya menyangkut jangka panjang.
Kita ambil contoh kebijakan mengenai minyak goreng tahun lalu, pemerintah kemudian tergopoh-gopoh dengan menaikkan pungutan ekspor crude palm oil (CPO). Kebijakan ini akhirnya tidak juga efektif, sampai akhirnya pemerintah merelakan merogoh kocek anggarannya dengan mengambil kebijakan klasik berupa subsidi minyak goreng, sebagai pro poor. Alangkah sederhananya menyetel sebuah paket kebijakan yang kelihatan grabak-grubuk itu. Padahal permasalahannya tidak sesederhana itu. Akhirnya kebijakan ini tidak tuntas.
Kita yakin suatu saat permasalahan ini akan muncul kembali. Dan, instrumen klasik seperti subsidi digunakan lagi sebagai senjata pamungkasnya, sehingga beban anggaran juga semakin berat. Sekarang pemerintah disibukkan lagi dengan melonjaknya berbagai harga komoditas pangan kita, termasuk harga kedelai.
Kita berharap kebijakan pemerintah yang diambil akan tuntas. Tidak hanya kebijakan jangka pendek, tetapi semestinya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih permanen dan menyeluruh. Karena secara jangka panjang kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Jadi, swasembada pangan selalu menjadi prioritas. Jangan sampai pemerintah seolah gengsi untuk melanjutkan kebijakan pemerintah Orde Baru, apalagi kebijakan-kebijakan Orde Baru tidak selalu jelek.