Konversi Lahan dan Kebutuhan Pencetakan Sawah Baru

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 persen. Dengan pertumbuhan tetap saja, hal itu akan membawa konsekuensi kebutuhan beras Indonesia pada 2035 mencapai 47,84 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan beras itu, diperlukan penambahan 5,3 juta hektar sawah baru dari 13 juta hektar sawah yang ada sekarang.

Tingginya jumlah dan kepadatan penduduk membuat lingkungan Pulau Jawa mengalami tekanan hebat. Lahan yang ada tidak mampu menyediakan segala kebutuhan penduduk di atasnya. Selain akan mengurangi kualitas hidup warganya, bencana lingkungan akibat ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor, juga akan semakin sering terjadi. Dalam waktu 80 tahun, penduduk di Jawa naik lebih dari tiga kali lipat. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah penduduk di Jawa, yang hanya 41,9 juta jiwa pada 1930, melonjak jadi 136,6 juta jiwa pada 2010. Padahal, luas Jawa yang hanya 6,79 persen dari luas daratan Indonesia tidak pernah bertambah. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk bersifat linier positif sedangkan luas lahan pertanian mempunyai koefisien regresi mendekati angka nol.

Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Proses alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi serta perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud karena adanya: (1) Pertumbuhan aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam. Akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan per kapita, serta (2) Adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan dari sektor-sektor primer khususnya dari sektor-sektor pertanian dan pengolahan sumberdaya alam ke aktifitas sektor-sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa).

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian (Dirjen PLA, 2005) menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama di Pulau Jawa. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional menggambarkan bahwa jika arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada pada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7,3 juta hektar), hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, yakni sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

Sebetulnya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Paling tidak ada 10 peraturan/perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah ini. Akan tetapi, hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan secara optimal. Hal ini antara lain karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut.
Menurut Ilham, dkk (2003) dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari fungsinya lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinfestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Sementara itu volume produksi yang hilang akibat konversi lahan sawah ditentukan oleh pola tanam yang diterapkan di lahan sawah yang belum dikonversi, produktivitas usahatani dari masing-masing komoditi dari pola tanam yang diterapkan, dan luas lahan sawah yang terkonversi.
Pada dasarnya konversi lahan sawah sulit dicegah selama kebijakan pembangunan ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun demikian konversi lahan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi ketahanan pangan, lingkungan, kesempatan kerja dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah konversi lahan diharapkan lebih diarahkan untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Sampai batas tertentu konversi lahan dapat dilakukan selama dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan dan dinetralisir (Ashari, 2003).
Adiningsih (1996) dan Asyik (1996) berpendapat bahwa pemantapan ekosistem sawah baru membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Areal sawah produktif yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap produksi pangan justru telah mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian. Oleh karena itu, meskipun secara agregat luas areal baku tanaman pangan dapat meningkat akibat pencetakan sawah baru, namun areal tanaman pangan cenderung menurun secara kualitas. Dengan demikian, masalah pengadaan pangan akan semakin kompleks di masa yang akan datang yang dicirikan dengan menyusutnya lahan baku tanaman pangan.
Faktor penting yang sangat mempengaruhi petani untuk melakukan konversi lahan adalah faktor stabilitas harga gabah yang masih relatif rendah dan belum memberikan pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah.
Perbandingan lahan yang terbatas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan sedikitnya lahan yang tersedia bagi setiap orang petani (land/man ratio yang rendah). Harga lahan yang tinggi dan skala usaha yang kecil mengakibatkan efisiensi usahatani rendah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lambatnya pengembangan lapangan kerja di sektor yang lain, mengakibatkan rendahnya pendapatan di sektor pertanian (Sofjan, 1998).
Selain itu ketersediaan pangan yang berkelanjutan (sustainable) dibutuhkan untuk stabilisasi harga pangan. Ketidakstabilan harga pangan dapat mengurangi minat investasi pada sektor pangan. Pada tingkat usaha tani ketidakstabilan harga tidak merangsang petani untuk menggunakan teknologi baru, meningkatkan keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Pada tingkat hilir, ketidakstabilan menyebabkan rendahnya investasi di bidang pemasaran. Selain itu sektor industri pangan berpengaruh atas stabilitas harga pangan karena terkait dengan upah tenaga kerja. Harga yang stabil memudahkan perencanaan usaha dan merencanakan tingkat keuntungan.
Masalah yang paling pokok dalam menangani ketersediaan pangan sangat tergantung pada kebijakan nasional di bidang pertanian. Perhitungan yang matang untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam memenuhi ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Perhitungan tersebut tentunya harus mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan, dan kapasitas produksi, serta hitungan-hitungan lain di luar aspek teknis pertanian. Kita menyadari bahwa dari tahun ke tahun, jumlah penduduk terus meningkat.

Sementara ketersediaan lahan pertanian yang subur, tidak bertambah. Lahan yang tersedia itupun setiap tahun terus berkurang akibat konversi lahan, bagi pengembangan sektor-sektor di luar pertanian. Oleh karena itu, perlu ditata pengelolaannya secara komprehensif, bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah dan jangka panjang. Jangan tumpang tindih, jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu sektor mengorbankan sektor yang lain (Rija, 2008).

Pencetakan sawah baru penting, tetapi berbagai upaya yang mengarah kepada peningkatan produktivitas pangan per satuan luas lahan jauh lebih penting dan bermakna bagi kesejahteraan rakyat. Apabila laju peningkatan produktivitas ini lebih besar dari laju penurunan rasio lahan terhadap tenaga kerja-karena lahan nyaris tetap, sedangkan tenaga kerja terus bertambah-krisis pangan akan dapat dihindari. Maknanya, perubahan tekonologi di bidang pangan dan pertanian menjadi sangat mutlak dan tidak dapat diabaikan dalam penyusunan strategi dan kebijakan ekonomi pangan ke depan.

Selain itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mewujudkan pencetakan lahan sawah baru yakni pertama peningkatan insentif berupa pendapatan tambahan bagi petani. Kemudian strategi kedua, jangan under estimate kerugian akibat alih fungsi lahan sawah, ketiga, diversifikasi pangan pengganti beras dan keempat, regulasi untuk melindungi lahan-lahan pertanian produktif.