Kontrak Baku dan Perlindungan Konsumen

Penggunaan kontrak baku dewasa ini menunjukkan satu sisi dominasi ekonomi modern oleh badan usaha atau perusahaan. Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar eksternal mereka. Dengan alasan keseragaman dan efisiensi perusahaan telah merumuskan seluruh atau sebagian besar klausul perjanjian secara sepihak. Pihak konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Konsumen hanya memiliki pilihan take it or leave it.
Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha.
Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pengusaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penerapan perjanjian standar ini sejak awal kelahirannya hingga kini menimbulkan kontroversi baik menyangkut keberadaan dan keabsahan kontrak baku. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara spesifik mengatur baku.
Kini dengan telah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masalah keabsahannya mulai terjawab. Masyarakat menginginkan perjanjian atau kontrak tetap menjunjung asas-asas universal yang berlaku dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan memilih hukum yang berlaku dan asas kebebasan menentukan yurisdiksi. Kenyataannya berbeda dimana adanya kecenderungan pelaku usaha untuk menutup suatu transaksi dengan terlebih dahulu telah menyiapkan format-format kontrak yang umumnya telah tercetak (modelled draft of contract) untuk ditandatangani oleh mitra berkontraknya.
Disadari maupun tidak disadari hal itu telah menghilangkan atau paling tidak telah membatasi kebebasan berkontrak (freedom of contract) dari mitra berkontraknya untuk secara seimbang dapat menegosiasikan isi kesepakatan yang dapat diterimanya.
Perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian standar (standardized contract) untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak yang berkontrak sudah menjadi persoalan lama kelanjutan dari persoalan yang telah muncul di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan penggunaan pola kontrak standar tersebut, sebagai reaksi atau upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran keadilan, khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa (konsumen) yang lebih cenderung didudukkan pada posisi yang lemah.
Setelah berlaku efektifnya seluruh ketentuan BW (baru) Belanda sejak 1 Januari 1992, problem klausul baku atau standar mulai mendapat pengaturan khusus dengan titel algemene voorwaarden. Menurut Pasal 6.232 BW (baru), suatu klausul menjadi terlarang jika pihak lain yang terikat kepada klausul baku kalau pada saat mengadakan kontrak, pengguna klausul itu mengerti atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lainnya tidak mengetahui isi persyaratan baku tersebut. Kemudian menurut Pasal 6.233 BW (baru), suatu perjanjian dengan klausul baku dapat dibatalkan: 1. Jika dengan memperhatikan berbagai keadaan yang meliputi kontrak tersebut bersifat sangat bertentangan dengan akal sehat; atau 2. Jika pihak yang menuntut dicantumkannya klausul baku, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lawannya untuk memperoleh penjelasan tentang klausul-klausul itu.
KUHPerdata Indonesia belum mengantisipasi hal tersebut, namun demikian berkaitan dengan hubungan antara produsen dan konsumen terdapat pula pengaturan tentang klausul baku ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Pasal 18 ayat (1) menentukan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku di setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan teradap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Dalam ayat (2) kemudian ditentukan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantum klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
Mestinya sepanjang tidak memenuhi persayaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. Kontrak tersebut jika tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan.
Kemudian jika berkaitan dengan persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum. Sekarang ini bukan dipersoalkan sah tidaknya kontrak klausul baku, tetapi apakah isi perjanjian itu ada yang memuat klausul yang dilarang oleh Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Demikian juga apakah isi kontrak memuat klausul yang mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s