Kebakaran Hutan di Indonesia dan Penegakan Hukumnya

Keanekaragaman kekayaan alam Indonesia hampir sebagian besar dijumpai di kawasan hutan. Bagian terbesar hutan-hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Didalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Secara internasional Indonesia berfungsi sebagai paru- paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Kebakaran hutan di indonesia sejak kurang lebih 10-20 tahun terakhir, makin sering terjadi.

Kasus kebaran hutan terus terjadi pada tahun 1997-1998, terjadi di 23 propinsi (dari 27 propinsi di Indonesia pada waktu itu), pada areal hampir seluas 10 juta Ha, yang kemudian ternyata diketahui sebagian besar diantaranya adalah berada pada konsesi perusahaan perkebunan dan wilayah yang diperuntukkan bagi aktivitas perkebunan. Pada saat itu, hampir seluruh wilayah ASEAN terkena dampaknya dan Indonesia mendapat kecaman serius dari Negara-negara tetangga.

Periode 1999-2007, kerugian dari kebakaran hutan dan lahan cukup besar. Di Sumatera, kerugian mencapai US $ 7,8 milyar dan Kalimantan mencapai US $ 5,8 milyar, gabungan keduanya telah mencapai separuh dari total kerugaian di seluruh Indonesia. (WALHI, 2006). Pada 2013, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan dana sekitar 25 milyar rupiah untuk program pemadaman kebakaran hutan ini.

Tahun ini, kebakaran yang melalap ribuan hektare hutan di kawasan Sumatra lagi-lagi memantik derita bagi rakyat. Di Riau, asap pekat membuat sekitar 30 ribu warga terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah menetapkan wilayahnya dalam kondisi luar biasa ISPA.

Begitu pula di Jambi dan Sumatera Selatan, asap tebal akibat pembakaran hutan memaksa rakyat menghirup udara beracun. Sekolah-sekolah diliburkan dan warga harus bertopengkan masker saat menekuni aktivitas sehari-hari. Asap malah sudah menyebar ke mana-mana hingga Sumatra Utara. Bandara Kuala Namu pun terganggu. Hampir setiap hari puluhan penerbangan, baik dari maupun ke bandara internasional, itu tertunda. Kita prihatin bencana demi bencana tak kunjung reda menerpa bangsa ini. Setelah Gunung Sinabung mengamuk, setelah banjir menerjang, dan setelah Gunung Kelud meng- ganas, kini giliran kebakaran hutan membuat rakyat sengsara.

Namun, yang membuat kita lebih prihatin, kebakaran hutan ialah bencana yang lebih diakibatkan ulah manusia. Bila kita menyebut erupsi Gunung Kelud dan Sinabung sebagai bencana alam, kita harus menyatakan secara lebih tegas bahwa pembakaran lahan atau hutan sebagai kejahatan manusia.
Kebakaran hutan yang membara setiap tahun mayoritas dipicu pembakaran lahan sebagai cara paling mudah dan murah untuk membuka lahan buat perkebunan. Amat jarang kebakaran lahan terjadi akibat ulah alam semacam gesekan ilalang yang kemu- dian memercikkan api di lahan yang kering kerontang. Kenapa para pembakar hutan tak pernah jera beraksi?

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia bahkan telah melintasi batas negara.

Sejak 1990 Indonesia telah kehilangan seperempat dari keseluruhan luas hutannya. Hampir 31 % dari hutan tua kepulauan ini telah jatuh ke tangan penambang dan pengembang lahan pada periode yang sama. Bahkan, tingkat penggundulan hutan meningkat hingga 19 % sejak akhir
1990an, sementara setiap tahunnya berkurangnya hutan primer telah meluas hingga 26 %.

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut telah mendapat perhatian yang sangat serius baik di dalam maupun di luar negeri khususnya oleh beberapa negara anggota ASEAN dan beberapa negara yang juga menaruh perhatian dengan permasalahan lingkungan hidup seperti Australia, Amerika, Kanada dan Jepang telah ikut berpartisipasi membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan berupa bantuan finansial, peralatan dan teknologi maupun peningkatan sumber daya manusia.

Walaupun dari segi kebijaksanaan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan. Sekalipun disadari kebakaran hutan selalu berulang,namun tingkat kewaspadaan aparat, khususnya di daerah, terkesan sangat kurang. Pemerintah baru bergegas melakukan tindakan bahkan terlihat panik bila kebakaran sudah mulai terjadi, kemudian menurun apabila kebakaran sudah dapat diatasi. Semestinya, kewaspadaan tetap tinggi setidaknya mengikuti indikator titik api dari hasil pemantauan Satelit.

Demikian juga menyangkut tanggung jawab, terkesan hanya dibebankan kepada Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan di daerah, mungkin mengingat objek kebakarannya berupa hutan yang berada di daerah. Padahal secara institusi pun sebenarnya penanggulangan kebakaran hutan juga melibatkan instansi-instansi lain, sehingga pemerintah terutama depertemen dan dinas terkait serta tim penanggulangan kebakaran hutan terkesan kurang solid.

Tidak ada evaluasi maupun tindak lanjut dan lebih bersifat reaktif. Padahal, antisipasinya sebenarnya tidak terlalu sulit, sebab asal dan penyebab api umumnya selalu sama, yakni berasal dari areal perkebunan, hak pengusahaan hutan tanaman industry (HPHTI), dan daerah transmigrasi, akibat adanya kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran.

Sikap pemerintah terhadap perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri(HPHTI) maupun perkebunan yang melakukan pembakaran secara sembarangan, dulu terdengar keras di kala terjadi kebakaran besar. Belakangan, tak terdengar lagi padahal satelit sering menunjukkan sejumlah titik api di kawasan perusahaan pertanda belum tertibnya perusahaan pengelola hutan maupun perkebunan dalam menyikapi bahaya kebakaran.

Data yang dimiliki oleh WALHI menunjukkan bahwa tindakan kesengajaan secara khusus di wilayah Sumatera dan Kalimantan dipicu oleh pembakaran lahan untuk perkebunan sawit dan HTI oleh perusahaan dan proyek lahan sejuta hektar yang berbuntut ekspor asap ke wilayah negara lain, antara lain Malaysia dan Singapura.

Tak bisa di sangkal bahwa kelapa sawit adalah sektor yang berkontribusi besar terhadapap pendapatan Negara. Total yang disumbangkan kelapa sawit untuk devisa Negara mencapai 19,1 miliar dolar AS atau Rp.219,65 triliun rupiah. Angka yang fantastik ini menjadikan sektor kelapa sawit penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Namun, kelapa sawit juga tercatat sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap bencana sebagai dampak dari kerusakan ekologi di Indonesia, yakni asap tanah longsong, banjir dan yang paling fenomenal adalah bencana asap sebagai dam- pak dari kebakaran hutan dan lahan. Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang asap terbesar dari tahun ke tahun.

Skenario mendorong perkebu- nan sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui sertifikasi tak menyusutkan jumlah titik api di ke- bun sawit, sebaliknya jumlah titik api dari tahun ke tahun semakin meluas. Hasil investigasi Sawit Watch, sejak Januari sampai dengan September
2014, jumlah titik api yang tersebar diseluruh Indonesia adalah 8094. Data di bulan September sendiri, jumlah titik api yang terlihat adalah 1891, dan terseber di seluruh Indonesia.

Dari total jumlah titik api ini paling banyak terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pulau Sumatera sendiri menyumbang lebih dari 700
titik api, Kalimantan 500 titik api dan sisanya terdapat di Sulawesi, Maluku dan Papua. Jumlah titik api yang begitu banyak ini, berdasarkan data Sawit Watch terdapat di perkebunan kelapa sawit. Data ini sejalan dengan luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau mencapai lebih dari 1 juta ha, Jambi dan Sumatera Selatan lebih dari 800 ribu hektare. Sehingga tidak heran jika kebakaran lahan yang terjadi di wilayah ini terdapat di areal perkebunan kelapa sawit.

Jumlah titik api yang banyak di tiga wilayah ini seolah sudah menjadi hal biasa bagi pemerintah. Masyarakat yang terkena dampak dipaksakan untuk menerima asap sebagai bencana alam yang tidak dapat dihindarkan. Seperti yang terjadi di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan masyarakat menjadi sasaran dari asap yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Dampak buruk yang bisa diderita oleh masyarakat akibat dari menghirup asap akibat kebakaran lahan tidak sederhana karena dapat menyebabkan kematian.

Devisa dan asap yang disumbangkan sektor ini tidak membuat pemerintah Indonesia untuk mulai berbenah dan menyiapkan langkah-langkah dalam menggulangi aktifitas rutin tahunan ini. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah pemerintah hanya menyiapkan langkah-langkah untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan rencana jangka penjang Kementrian Pertanian, luas perkebunan kelapa sudah direncanakan mencapai 20 juta ha pada tahun 2020. Untuk saat ini, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9,2 juta ha (Kementrian Perkebunan,2013), sedangkan data Sawit Watch sendiri luas perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 13,5 juta Ha (Sawit Watch, 2014).

Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan bahkan menilai rapat Koordinasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan 17 perusahan HTI dan perkebunan yang tertutup dipertanyakan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 10 me- nyatakan, semua Informasi terkait hajat hidup orang banyak/publik apalagi kasus bencana, harus di buka seluas luasnya. Hal itu bertujuan agar masyarakat tahu dan menyikapi dengan kritis apa yang sedang dibahas pemerintah dan perusahaan pembakar hutan.

Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau yang disebabkan karena faktor alam. Faktanya, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah telah dibersihkan melalui proses land clearing sebagai salah satu persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Artinya, kebakaran hutan secara nyata dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan.

Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Sedangkan penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan lahan hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri.

Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Contoh nyata lainnya kerusakan hutan yang semakin parah terjadi akibat konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.

Dengan berpijak pada kasus di Riau, WALHI pernah mengeluarkan publikasi yang antara lain mengidentifikasikan penyebabnya adalah Pemerintah melakukan politik konversi dengan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pengusaha untuk melakukan konversi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kelapa sawit maupun kebun kayu (hutan tanaman industri); Pada saat yang bersamaan, kebutuhan dunia akan crude palm oil (CPO) semakin bertambah dan dibarengi dengan ambisi Pemerintah untuk menjadi pengekspor CPO terbesar dunia.

Terjadilah simbiosis mutualisme antara pelaku usaha dan  penguasa akhirnya meluluhlantakkan seluruh tutupan hutan alam Riau menjadi hanya tersisa 785 ribu hektar pada April 2003; didasarkan pada kebutuhan dunia, ambisi Pemerintah dan nafsu pengusaha untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dan dalam biaya produksi murah, landclearing dengan metode pembakaran pun dipraktekkan.

Inilah dosa terakhir dari sebuah model pengelolaan yang salah kaprah; dan pembakaran lahan juga merupakan salah satu yang digunakan oleh perkebunan besar untuk menaikkan pH tanah. Untuk Riau hal ini dilakukan karena pada umumnya tanah di Riau bergambut dengan pH 3-4 dan tidak cocok untuk ditanami oleh kelapa sawit (contoh kasus: pembakaran yang di lakukan di areal PT. Adei Plantation & Industry).

Dengan melakukan pembakaran maka pH tanah diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 5-6 yang dianggap cocok bagi tanaman kelapa sawit. Berikut dampak yang ditimbulkan: a) dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi (hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan, terganggunya produktivitas manusia, munculnya hama baru, dan infeksi saluran pernapasan akut(ISPA); b) dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan (hilangnya sejumlah spesies, ancaman erosi dan longsor, perubahan fungsi pemanfaatan dan peruntukan lahan, dan perubahan kualitas air dan penurunan kemampuan sungai; c) dampak terhadap hubungan antar negara (protes negara sahabat); dan d) dampak terhadap perhubungan dan pariwisata (transportasi data yang terganggu akibat asap dan kecelakaan.

Pertanyaan publik nasional dan internasional mengenai keseriusan penegakan hukum baik yang bersumber pada peraturan perundang- undangan yang ada maupun instrumen internasional yang telah disepakati oleh Indonesia menjadi pertanyaan serius, terutama untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, kepentingan menjaga lingkungan, dan penerapan prinsip zero burning.

Melihat uraian diatas menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, bagaiaman komitmen Indonesia untuk berdiri paling depan mengatasi dampak perubahan iklim yang sangat membahayakan keselamatan dunia, penegakan hukum bagi oknum yang terbukti melakukan pembakaran hutan untuk tujuan dan kepentingan pribadi dibiarkan bebas dan tidak terjamah di sisi lain tuntutan negara-negara lain terutama negara-negara asean yang paling merasakan dampak dari kebakaran hutan di Indonesia menuntut komitmen Indonesia terhadap keadaan tersebut.

Sejak kebakaran hutan yang cukup besar yang terjadi pada tahun 1982/83 yang kemudian diikuti rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya, sebenarnya telah dilaksanakan beberapa langkah, baik bersifat antisipatif (pencegahan) maupun penanggulangannya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dilakukan, dengan memantapkan kelembagaan dengan membentuk dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa Pusdalkarhutnas, Pusdalkarhutda dan Satlak serta Brigade-brigade pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH dan HTI. Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan.

Melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga BUMN dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan. Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan Transmigrasi), Kanwil Dephut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar.

Di samping melakukan pencegahan, pemerintah juga melakukan penanggulangan melalui berbagai kegiatan antara lain Memberdayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkat, serta melakukan pembinaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga I dan II. Dengan mobilitas semua sumberdaya (manusia, peralatan & dana) di semua tingkatan, baik di jajaran Departemen Kehutanan maupun instansi lainnya, maupun perusahaan-perusahaan.

Meningkatkan koordinasi dengaIbidn instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. Meminta bantuan luar negeri untuk memadamkan kebakaran antara lain: pasukan BOMBA dari Malaysia untuk kebakaran di Riau, Jambi, Sumsel dan Kalbar; Bantuan pesawat AT 130 dari Australia dan Herkulis dari USA untuk kebakaran di Lampung; Bantuan masker, obat-obatan dan sebagainya dari negara- negara Asean, Korea Selatan, Cina dan lain-lain.

Upaya pengendalian dan penanggulangan belum memberikan hasil yang optimal. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti, Kemiskinan dan ketidak adilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan. Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah. Kemampuan aparatur pemerintah khususnya untuk koordinasi, memberikan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat, dan melakukan upaya pemadaman kebakaran semak belukar dan hutan masih rendah.

Dalam rangka menangani kasus kebakaran yang terjadi, perlu ada langkah konkret dan tegas dari aparat   penegak hukum. Dari sisi peraturan perundang-undangan, sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang  mengatur mengenai kebakaran dan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Masalahnya, penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan optimal, posisi ini merefleksikan bahwa kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.

Meningkatnya tingkat pembakaran hutan/lahan setidaknya juga dipengaruhi oleh pembangunan industri kayu yang tidak dibarengi dengan pembangunan hutan tanaman sebagai bahan baku, besarnya peluang yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan sawit dan perkebunan kayu (HTI), penegakan hukum yang lamban merespon tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan pengusaha dengan alasan meningkatkan kadar PH (kesuburan) tanah. Padahal, instrumen hukumnya melarang hal tersebut.

Penegakan hukum lingkungan untuk kasus kebakaran hutan/lahan yang pelakunya oleh pemegang hak pengusahaan hutan/perkebunan selama kurun waktu 2001-2006 menyebutkan sebanyak 11 kasus pembakaran hutan/lahan yang diproses hukum dan dibawa ke pengadilan. Pertanyaan publik nasional dan internasional mengenai keseriusan penegakan hukum baik yang bersumber pada peraturan perundang- undangan yang ada maupun instrumen internasional yang telah disepakati oleh Indonesia menjadi pertanyaan serius, terutama untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, kepentingan menjaga lingkungan, dan penerapan prinsip zero burning.

Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.Dari beberapa uraian di atas, ada banyak celah yang membingungkan dan ini nyata-nyata dipergunakan oleh pihak yang sengaja melakukan cara-cara pengusahaan hutan/perkebunan dengan jalan pembakaran hutan sebagai jalan yang sebenarnya melawan hukum, selain ada celah ketidakserasian siapa aktor penegak hukumnya, dalam hal penegakkan hukum secara sektoral yang selama ini dilakukan antara pihak Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian Republik Indonesia dengan arahan undang-undangnya masing-masing. Bahkan, di tingkat lapangan, hal ini menjadi sangat rumit sekali.

Perlu dilakukan upaya yang keras untuk mendorong penegakan hukum lingkungan, terutama bagi pelaku pembakar hutan dan pentingnya dilakukan koordinasi semua departemen yang terkait dengan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) atau lebih tinggi setingkat Instruksi Presiden (Inpres) seperti yang kita lihat dalam Inpres mengenai Pemberantasan Pembalakan Liar (illegal logging). Hal yang patut untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklim  dan dalam kaitannya dengan kebakaran hutan yakni perlu penegakan hukum terhadap oknum pelaku kebakaran secara konsisten dan serta menimbulkan efek jera, hal itu dapat dilakukan dengan menyiapkan aturan-aturan yang tegas serta tidak memberikan peluang adanya pelanggaran.

Perlu diupayakan lahirnya Peraturan Pemerintah terutama oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengenai tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran/pembakaran di hutan/lahan di konsesinya untuk menutup celah kesimpang siuran ketentuan hukum seperti yang telah dipaparkan di atas.