Impor Garam dan Langkah Kebijakan Pemerintah

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyebut, ada “tujuh begal garam” yang selama ini meraup keuntungan dari impor garam yang berbasis kuota. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem kuota menjadi sistem tarif. Adapun tarif yang nantinya dikenakan untuk importasi garam masih akan dikaji oleh Kementerian Perdagangan bersama tim tarif.  Namun, kemungkinan tarif yang dikenakan antara Rp 150-Rp 200 per kilogram (kg) garam.

Sistem kuota yang sejak dulu diterapkan untuk sejumlah komoditas impor seperti gula, garam, dan juga daging tidak pernah menguntungkan konsumen dalam negeri. Sistem kuota hanya memberikan keuntungan kepada pedagang perantara, atau pemegang kuota. Garam adalah contoh klasik di mana perdagangannya diatur dengan menggunakan sistem kuota, baik secara eksplisit maupun implisit.

Setiap tahun, Indonesia membutuhkan 3,3 juta ton garam. Sebanyak 1,8 juta ton garam kebutuhan konsumsi dipasok dari produsen lokal, sedangkan garam industri harus dipenuhi secara impor mencapai 1,5 juta ton. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yan memiliki banyak bibir pantai yang bisa dimanfaatkan untuk ladang garam.

Sekarang pemerintah telah memutuskan untuk mengubah sistem importasi garam dari berdasarkan kuota menjadi sistem tarif. Intinya, siapapun boleh mengimpor garam asal mampu membayar tarifnya. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui masih ada kekhawatiran adanya kebocoran dari beberapa jenis garam yang diimpor, khususnya dari aneka-pangan yang kerap bocor ke pasar garam konsumsi. Oleh karenanya, pemerintah akan memperketat pengawasan setelah garam impor, masuk ke wilayah Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengimpor garam untuk mencukupi kebutuhan industri dan aneka-pangan mencapai 2,2 juta ton.

Kebutuhan garam di Indonesia, sekitar 2,2 juta ton per tahun masih dipasok atau dibeli dari beberapa negara. Garam impor tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi hingga makanan dan minuman. Karena produsen garam lokal dinilai tidak mampu memproduksi garam berkualitas tinggi sesuai kebutuhan industri.

Dari data Badan Pusat Stastik (BPS) yang dikutip detikFinance, Selasa (22/9/2015), Indonesia mengimpor garam dari beberapa negara. Data Januari-Agustus 2015, Indonesia sudah membeli 1.046.019 ton garam dengan nilai US$ 46,61 juta.  Pemasok garam ke Indonesia adalah negara yang memiliki bibir pantai luas seperti Australia, China, dan Selandia Baru. Namun, ada yang ironis dari data BPS.

Singapura, negara kecil yang memiliki sedikit bibir pantai, justru masuk daftar negara pemasok garam ke Indonesia. Berikut ini negara penjual dan total angka impor garam ke Indonesia untuk periode Januari-Agustus 2015:

  • Australia sebanyak 834.525 ton (US$ 36.721.656)
  • India sebanyak 190.062,17 ton (US$ 7.543.285)
  • China sebanyak 19.096,12 ton (US$ 1.339.432)
  • Selandia Baru sebanyak 1.600 ton (US$ 646.480)
  • Singapura sebanyak 24,41 ton (US$ 110.908)
  • Lainnya sebanyak 711,56 ton (US$ 253.001)

Terkait impor tersebut, pemerintah yang mengimpor garam dari Australia mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya produksi garam lokal memang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harus impor. Hal ini terutama disebabkan beberapa hal antara lain keterbatasan teknologi dan kondisi alam. Di Australia contohnya, telah ada teknologi yang dapat menyuling air laut sehingga bisa memperoleh garam dengan kualitas baik. Di samping itu musim hujan juga memengaruhi tingkat penurunan produksi garam yang sangat drastis. Iklim dengan curah hujan yang besar sangat tidak kondusif dalam pengolahan garam yang sangat membutuhkan sinar matahari. Untuk itu walaupun perairan Indonesia sangat luas, tetapi pengolahan garam yang masih sangat tradisional pada kenyatannya menjadi penghambat efisiensi, kualitas dan kuantitas produksi garam lokal.

Akan tetapi jika mengamati argumentasi yang dikemukakan pemerintah poin yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sejauh mana langkah pemerintah untuk mengembangkan teknologi pengolahan garam di Indonesia secara mendiri. Bukankah dengan penerapan teknologi yang lebih mutakhir akan memperbesar kouta produksi dalam negeri dan melipatgandakan keuntungan bagi negara yang nantinya akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat terutama para petani garam. Namun sepertinya motivasi pemerintah tidak lagi didasarkan pada kesejahteraan rakyat. Keuntungan materi yang sebesar-besarnya bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu telah menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan. Hingga saat ini belum ada upaya signifikan dari pemerintah untuk meng-upgrade teknologi pengolahan garam. Bahkan tidak ada insentif bagi petani garam sehingga mereka sebagian besar tidak mampu lagi berproduksi.

Bahkan, Kementerian Perdagangan pada akhir tahun lalu pernah menyatakan bahwa impor garam selama ini digunakan untuk produksi penyedap rasa dan mi instan.  Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan mengungkapkan, salah satu alasan impor garam adalah kualitas garam impor yang memenuhi standar industri dalam negeri. Kualitas garam industri, menurut Partogi adalah garam dengan kandungan NaCl 97 persen dan kandungan Mg (magnesium) dan Ca (kalsium) yang rendah. Partogi menjelaskan, produksi garam dalam negeri mencapai 2,1 juta ton per tahun. Namun angka itu, lanjutnya, hanya bisa memenuhi kebutuhan garam konsumsi saja. Total kebutuhan garam dalam negeri sebanyak 3,5 juta ton per tahun.

Isu tentang penghentian impor hanya isapan jempol. Belum ada kata sepaham di antara kementerian yang mengurusi industri garam nasional. Bila Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur volume peningkatan produksi garam sudah menyanggupi kebijakan stop impor garam, tidak demikian dengan Kementerian Perdagangan yang mengatur perizinan impor garam ini. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan bahkan dengan tegas menyatakan, Indonesia tidak akan bisa menghentikan impor garamnya hingga sepuluh tahun ke depan.
Dalam rangka menekan impor garam, pemerintah juga akan membentuk tim monitoring untuk mengawasi garam impor yang beredar di wilayah Indonesia. Tugasnya, memperkirakan konsumsi garam, produksi garam, dan kebutuhan impor garam, serta kebijakan harga garam. Mekanisme post audit akan dijalankan guna memastikan tidak lagi ada kebocoran garam aneka pangan ke pasar garam konsumsi.

Pemerintah akan melonggarkan aturan impor garam, di mana Kementerian Perdagangan direncanakan mencabuut Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No.58/2012 tentang Ketentuan Impor Garam, serta Permenperin No.134/2014 tentang Roadmap Garam Industri. Dengan adanya revisi Permendag itu nantinya maka tidak diperlukan lagi rekomendasi impor garam dari Kemenperin. Selain itu, dalam Permendag sebelumnya, pengawasan impor garam dilakukan di depan, melalui rekomendasi yang dikeluarkan Kemenperin. Kelak, pengawasan tersebut akan dilakukan melalui post audit, yakni pengawasan setelah impor dilakukan.

Dalam konferensi pers, seusai rapat koordinasi (21/9/2015), Rizal pun berpesan kepada dua kementerian terkait untuk mengatasi persoalan garam selama ini. Pertama, kepada Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dia berpesan agar membangun industri garam yang berkualitas lebih tinggi. Kementerian Perdagangan mengundang investor untuk masuk ke sektor ini. Kalau perlu, diberikan insentif agar ada yang memulai.setiap tahun, Indonesia mengimpor hampir 2,2 juta ton garam industri, termasuk garam aneka pangan. Menurut Rizal, apabila industri garam ada di dalam negeri, ketergantungan akan garam impor bisa ditekan. Selain itu, devisa pun bisa dihemat.

Kedua, Rizal berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar meningkatkan kualitas garam produksi rakyat. Para ahli geomembran diminta untuk menciptakan teknologi terapan sederhana yang gampang digunakan oleh petani garam rakyat.

Garam merupakan salah satu komoditi strategis Indonesia dimana penggunaannya tidak hanya untuk konsumsi manusia melainkan juga sebagai bahan baku industri. Garam merupakan salah satu sumber sodium dan chloride dimana kedua unsur tersebut diperlukan untuk metabolisme tubuh manusia.

Sebagai negara kepulauan yang dikelililingi laut dan samudera, Indonesia dikenal sebagai penghasil garam yang cukup besar dengan kualitas yang cukup baik. Wilayah Indonesia terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan, dimana dalam kondisi normal setiap tahunnya mengalami iklim kemarau sekitar 6 (enam) bulan dan secara geografis kondisi tersebut merupakan salah satu yang menjadi faktor pendukung produksi garam.

Sementara itu produksi garam Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun sedangkan kebutuhan pada komoditi garam semakin meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan yang tidak disertai oleh persediaan produksi domestik menuntut adanya kebijakan untuk mengimpor garam untuk memenuhi konsumsi garam dalam negeri.

Penelitian menunjukkan bahwa variabel harga impor, populasi, nilai tukar riil, jumlah industri berbahan baku garam, produksi, dummy Australia, dan dummy India berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan permintaan impor garam pada taraf nyata 15 persen. Sementara itu variabel dummy Selandia Baru tidak signifikan terhadap perubahan impor.

Ini menunjukkan bahwa negara Australia dan India merupakan negara pengekspor garam yang cukup dominan ke wilayah Indonesia sedangkan negara Selandia Baru tergolong negara pengekspor garam yang kecil ke wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan produksi garam domestik agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor adalah melalui peningkatan luas areal garam dan peningkatan produktivitas agar produksi bisa lebih meningkat.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa program yang dapat menunjang kesejahteraan petani, serta pendampingan kepada petani agar dapat menghasilkan garam yang lebih optimal. Selain itu diperlukan pula kebijakan pemerintah dalam nilai tukar serta harga agar nantinya lebih berpihak ke arah petani.

Aksi kartel garam tergolong sadis karena sudah bernegosiasi dengan pejabat terkait. Kartel tersebut menyogok pejabat agar aksinya tidak diusik. Kategorisasi garam secara umum dibagi menjadi tiga jenis yaitu garam industri, garam aneka-pangan, serta garam konsumsi. Biasanya kebocoran terjadi dari garam aneka-industri ke pasar garam konsumsi.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Muhammad Hasan meyakini adanya rembesan garam impor tersebut ke dalam garam konsumsi di pasaran. Hal itu dimungkinkan karena garam aneka pangan yang semula masuk klaster garam konsumsi, dialihkan menjadi garam industri pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88 tahun 2014. Aneka pangan dihadirkan untuk kebutuhan industri, yang kemudian diolah untuk konsumsi pangan juga. Rembesannya pasti itu untuk kebutuhan konsumsi. Itu garam-garam meja untuk kebutuhan konsumsi, tapi yang suplai dari aneka pangan importir garam industri.

Sebelum Permenperin 88/2014 itu diberlakukan, garam rakyat mampu memenuhi kebutuhan aneka pangan. Standar kualitas untuk memenuhi aneka pangan berdasarkan SNI dapat dipenuhi oleh garam yang diproduksi oleh petani. Namun ketika aneka pangan dimasukkan ke dalam klaster garam industri, standar kadar sodium klorida pun turut terkerek. Karena aneka pangan selama ini diimpor, ikut standar garam industri yang minimal NaCl 97 persen.

Akibatnya, penyerapan garam rakyat dari petani oleh industri semakin sedikit. Padahal importir garam berkewajiban menyerap garam rakyat sebesar 50 persen. Namun dari produksi garam rakyat sebesar 1,1 juta setahun, hanya sebesar 10 persen yang diserap perusahaan importir.  Petani garam, selama ini menuntut agar pemerintah segera melakukan deregulasi agar pemenuhan kebutuhan aneka pangan dikembalikan kepada petani garam, yakni garam konsumsi. Perlu  dibentuk lembaga uji mutu garam, sehingga petani garam tak lagi dipermainkan industri dengan dalih rendahnya kadar NaCl.

Ada beberapa hal yang patut untuk dievaluasi kembali dari kebijakan pemerintah mengimpor garam. Pertama, harus ada kejelasan mengenai kapasistas produksi dalam negeri dan sinergitas antara semua lembaga pemerintah yang terkait. Hal ini guna mengetahui kondisi garam domestik dan besar kuota garam yang dapat diimpor. Kedua, harus ada pelibatan perwakilan petani garam dalam pengambilan kebijakan impor garam tersebut. Hal ini agar kebijakan yang diambil nantinya mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Ketiga, kalaupun pemerintah harus mengimpor garam akibat permintaan domestik yang sangat besar maka kebijakan impor tersebut harus diiringi dengan upaya pengembangan teknologi jangka panjang.

Hal ini agar impor garam tidak menjadi ketergantungan dalam waktu yang lama dan ada peluang bagi indonesia untuk swasembada garam di masa yang akan datang. Selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan dan mengatur waktu dalam mengimpor garam. Waktu impor yang baik adalah jauh dari musim panen. Ketika pemerintah mengimpor saat panen garam akan berimplikasi pada turunnya harga garam di pasaran yang secara otomatis akan menurunkan tingkat pendapatan petani garam.

Beberapa hal di atas menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan terkait impor garam. Perlu partisipasi aktif dari semua pihak dalam mengawasi dan mengkaji kembali setiap kebijakan pemerintah. Hal ini tentunya untuk mewujudkan kebijakan yang adil bagi kesejahteraan masyarakat.