Hukum dan Pembangunan

Pembukaan undang-undang dasar 1945, alinea 4, menetapkan tujuan bernegara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain :“…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”
Ikut melaksanakan ketertiban dunia, merupakan ciri dari Indonesia yang telah merdeka, untuk dapat memelihara hubungan-hubungan internasional dengan negara-negara lain secara baik dalam suasana keerdekaan, persamaan derajat dengan keadilan. Secara teoritis, konsep untuk memelihara eksistensi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tiap negara termasuk Indonesia mempunyai cita-cita yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ini ditempuh melalui pembangunan yang merata di segala bidang.
Karena ini menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan kehidupan bernegara itu dapat dicapai melalui pembangunan nasional menuntut pembaharuan dan pembinaan di segala bidang. Dalam keadaan demikian, hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Hukum pada hakekatnya merupakan sarana penunjang perkembangan masyarakat dan pembangunan. Hukum sebagai sarana penunjang pembangunan berarti hukum diperlukan sebagai pemberi patokan serta pengarahan hukum haruslah dapat memberikan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan pembangunan hukum ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.
Agar pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembangunan itu berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya aturan perundang- undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat, jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan mendapat tantangan-tantangan. Hal ini cukup beralasan, karena di satu sisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun di sisi lain ketentuan-ketentuan dari beberapa Pasal tersebut belum sepenuhnya mendukung bagi terlaksananya otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
Selain itu, dapat dipelihara pula dari ketentuan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan investigasi di daerah, dimana dalam hal ini daerah “masih dikekang” dan kurang diberikan keterluasan dalam mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengeluarkan izin-izin yang berkaitan dengan investigasi. Dengan kata lain Undang-undang tersebut tidak aspiratif dan tidak mencerminkan terhadap nilai- nilai yang tumbuh di tengah masyarakat dan terkesan cenderung bersifat sentralistik. Begitu pula halnya dengan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dimana mungkin terdapat ketentuan-ketentuan yang belum mengakomodir kepentingan masyarakat atau daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri secara efektif dan efisien.
Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tidak teratur dengan menggu nakan kekerasan semata-mata. Karena baik “perubahan” maupun “ketertiban” (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Dalam hal adanya suatu masyarakat internasional, saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan yang demikian. Karena kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, kepentingan memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama.
Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan hukum guna menjamin unsure kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Hubungan antara orang atau kelompok orang yangbergabung dalam ikatan kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antar negara.
Disamping hubungan antar negara yang resmi demikian, orang dapat juga mengadakan hubungan langsung secara perseorangan atau gabungan di lapangan perniagaan, keagamaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, ilmu pengetahuan, olah raga atau perburuhan yang melintasi batas negara. Jika direduksi maka tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order). Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap manusia.
Masyarakat internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara merdeka dan berdaulat, juga membutuhkan hukum untuk mengatur hubungan- hubungan di antara mereka. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat internasional adalah hukum internasional. Kebutuhan untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat internasional telah melahirkan hukum internasinal, yang secara terus menerus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan, serta ditaati oleh anggota-anggota masyarakat internasional berupa negara-negara merdeka dan berdaulat. Atas dasar hidup berdampingan secara damai di antara negara-negara serta berlandaskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang mewajiibkan Indonesia untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, maka terbentuklah hubungan-hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia ini. Hubungan-hubungan internasional ini tidak saja dilakukan dalam bentuk hubungan antar negara, tetapi juga telah berkembang dengan pesat hubungan kerjasama antar kota maupun hubungan antar daerah dengan luar negeri. Adanya hukum suatu masyarakat internasional, yang meliiputi seluruh bangsa-bangsa yang ada didunia ini, benar- benar merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Adanya hukum alami yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai, dapat dikembalikan kepada akal sehat manusia (rasio) dan naluri untuk mempertahankan diri dan jenisnya.
Kerjasama internasional sebagai akibat adanya saling ketergantungan, diupayakan dengan menghormati keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s