Gaya AS dalam Membatasi Investasi Asing

Amerika Serikat adalah investor asing langsung terbesar di dunia dan juga penerima terbesar dari investasi asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI). Tapi seperti setiap negara berdaulat, tetap berusaha untuk meredam penetrasi pasar terbuka dengan dalih perlindungan kepentingan keamanan nasional. Untuk mencapai keseimbangan ini sama artinya dengan menempatkan batasan tertentu pada investasi luar negeri di sektor-sektor strategis sensitif ekonomi AS.

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1975 untuk meninjau akuisisi perusahaan AS oleh entitas asing yang bisa mengikis keamanan nasional. Oposisi politik baru-baru ini dengan beberapa aktivitas investasi asing berprofil tinggi, termasuk  perdebatan rencana pembelian aset oleh Dubai Ports World tahun 2006, telah memberi persepsi AS mundur dari kebijakan terbuka pintunya. Pemerintah federal hanya menangani ratusan akuisisi asing tahunan, dan penghentian transaksi semacam itu merupakan kasus yang langka. Dalam rekor kesepakatan, Komite menyetujui penjualan Smithfield Foods untuk Shuanghui International Holdings Ltd pada September 2013, pembelian terbesar dalam sejarah perusahaan Cina di AS.

Washington secara tradisional memimpin upaya internasional untuk menurunkan hambatan arus modal lintas-perbatasan, dengan tujuan memperluas peluang investasi bagi perusahaan multinasional AS dan mendorong sistem internasional yang lebih stabil efisien. Pada saat yang sama, AS sangat bergantung pada arus masuk asing untuk mengkompensasi kekurangan tabungan domestik. AS secara rutin menjadi tujuan yang paling menguntungkan bagi investor asing langsung. Investasi asing langsung kepemilikan atau kontrol oleh entitas asing sebesar 10 persen atau lebih dari d perusahaan domestik memainkan peran sederhana tapi mendorong perekonomian AS.

Menurut Departemen Perdagangan, perusahaan asing di AS menjalankan 30 ribu bisnis di pada tahun 2010, mempekerjakan hampir 6 juta orang (sekitar 4 persen dari angkatan kerja sipil), dan membayar gaji rata-rata lebih tinggi dari pesaing domestik mereka. Selain itu, perusahaan asing tidak proporsional terlibat dalam manufaktur lebih dari 2 kali rasio total ekonomi AS dan mereka sering memberikan pekerjaan dengan pelatihan keterampilan tinggi yang mengangkat ekonomi lokal. Pada tahun 2010, Pacific Century Motors milik Cina membeli divisi otomotif Nexteer, menyelamatkan ribuan pekerjaan di Saginaw, Michigan. “Kota ini berubah menjadi sebuah pameran penurunan industri Amerika untuk studi kasus dalam dampak uang investasi China pada masyarakat AS,” kata Wall Street Journal. Memang, banyak negara dan kota-kota agresif yang mengejar investasi asing langsung.

Kekhawatiran terhadap transaksi asing biasanya terkait dengan merger, akuisisi, dan pengambilalihan perusahaan domestik, yang disebut greenfield investment. Anggota parlemen AS,  telah mengeluarkan undang-undang yang membatasi atau mencegah transaksi asing yang dapat menyebabkan hilangnya teknologi sensitif, outsourcing pekerjaan, atau merusak berbagai sektor strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah meninjau ulang undang-undang mereka karena kekhawatiran terhadap terorisme internasional dan investasi global dengan BUMN asing sehubungan dengan  masalah transparansi dan akuntabilitas.

Tetapi banyak ekonom memperingatkan bahwa penerapan pembatasan memberatkan pada arus masuk FDI bisa memicu kebijakan restriktif oleh negara lain. Untuk menghindari hal ini, 34 negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), serta 10 negara nonanggota, telah menandatangani komitmen mengikat untuk memfasilitasi supayaperusahaan dikuasai asing di wilayah mereka tidak kurang menguntungkan daripada perusahaan domestik. Pemerintah berdasarkan perjanjian ini memberikan peluang yang cukup membebaskan sektor  ekonomi yang dianggap penting untuk keamanan nasional. Di berbagai negara, apa yang dinamakan sektor strategis didefinisikan secara beragam.

Mantan Direktur Anggaran Kongres Douglas Holtz-Eakin mengatakan kekhawatiran terhadap keamanan merupakan alasan yang sah, tetapi perusahaan asing, BUMN atau swasta, harus bebas untuk mendapatkan uang dari sektor strategis asalkan mereka tidak memiliki kontrol operasional langsung. “Masalahnya berurusan dengan kepemilikan dan manajemen,” katanya. Ahli investasi International Alan P. Larson dan David M. Marchick,  setuju bahwa kepemilikan negara di perusahaan-perusahaan multinasional sangat sering lunak. Namun, mereka mencatat bahwa kekhawatiran muncul “ketika keputusan perusahaan asing menjadi perpanjangan dari keputusan kebijakan pemerintah daripada kepentingan komersial perusahaan.” Para pakar ini mengutip langkah oleh raksasi energi Rusia, Gazprom,  yang memotong pasokan gas ke Ukraina pada tahun 2006, yang oleh beberapa pengamat Barat dianggap sebagai keputusan yang bermotivasi politik.

Pengawasan federal  terhadap investasi asing telah berkembang dari waktu ke waktu guna dalam menanggapi perubahan kondisi ekonomi dan keamanan. Pemerintahan Gerald Ford (1974-1977) membentuk Komite Investasi Asing di Amerika Serikat pada tahun 1975 di tengah kegelisahan Kongres atas meningkatnya investasi negara OPEC di AS, yang bagi banyak pembuat kebijakan melihat dianggap mencurigakan. Komite melakukan koordinasi kebijakan AS atas investasi asing dan meninjau transaksi yang dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kepentingan AS.

Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, banyak orang di Washington merasa Komite itu gagal menjalankan kewajibannya. Pada tahun 1988, Kongres mendukung Komite dengan meninjau kembali wewenang  ExonFlorio dengan mengubah UU Produksi Pertahanan 1950. Seperti pada dekade sebelumnya, reformasi berasal dari kekhawatiran dengan pertumbuhan investasi asing, yang kali ini menjadikan Jepang sebagai sasaran,  sensitif industri AS, termasuk tawaran raksasa komputer Fujitsu untuk membeli perusahaan pembuat chip komputer Fairchild Semiconductor.

Semula, EksonFlorio diberikan wewenang oleh Presiden secara luas  untuk memblokir akuisisi asing dengan alasan “keamanan nasional”  dan wewenang ini dianggap sebagai keputusan eksekutif yang tidak memerlukan persetujuan lembaga legislatif dan tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Pemerintahan Reagan, pada gilirannya, mendelegasikan kekuasaan untuk mengelola ExonFlorio ke Komite Pengawas Investasi Asing.

“Komite Pengawas Investasi Asing dengan demikian berubah dari badan administrasi dengan otoritas terbatas untuk mengkaji dan menganalisis data investasi asing menjadi badan dengan mandat yang luas dan kewenangan besar untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden sehubungan dengan masalah transaksi investasi asing dan dapat memberikan rekomendasi untuk membatalkan transaksi tersebut, “demikian penjelasan Congress Research Service.

Pada bulan Februari 1990, Presiden George H.W. Bush menggunakan wewenang ini untuk membatalkan penjualan MAMCO Manufaktur, pembuat suku cadang pesawat di Seattle kepada sebuah BUMN penerbangan Cina.

Kelembagaan Komite Pengawas Investasi Asing diubah terakhir dengan  UU Investasi Asing dan Keamanan Nasional tahun 2007  yang disahkan setelah kasus Dubai Ports World. Pada bulan Maret 2006, di tengah kesibukan oposisi politik AS, perusahaan Dubai mengajukan tawaran untuk mengakuisisi kontrol operasi pelabuhan utama AS. Kongres mengatakan bahwa kesepakatan kontroversial itu akan meningkatkan risiko serangan teroris di Amerika Serikat. Di sisi lain, George W. Bush dan Komite Pengawas Investasi Asing sebelumnya sudah memberikan persetujuan atas transaksi tersebut.

Ketentuan UU 2007 tersebut memberikan Kongres kewenangan besar untuk melakukan pengawasan terhadap Komite Pengawas Investasi Asing dan memberikan definisi yang lebih luas atas makna “keamanan nasional” (yang telah ditetapkan dalam USA Patriot Act 2001) dengan memasukkan infrastruktur penting di dalam cakupan pengertian itu. Ketentuan UU memberikan mandat kepada Komite Pengawas untuk menyelidiki semua penawaran investasi asing oleh perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh kekuatan asing, terlepas dari sifat perusahaan tersebut. Menurut beberapa ahli, ketentuan ini menggeser beban pembuktian dari CFIUS kepada perusahaan asing untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mewakili resiko keamanan.

Komite Pengawas Investasi Asing  berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komite ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan susunan keanggotaan yang mencakup menteri-menteri kabinet yaitu Jaksa Agung, Keamanan Dalam Negeri, Perdagangan, Pertahanan, Luar Negeri, dan Energi serta Kepala Kantor Perwakilan Dagang dan Direktur Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Instansi lain juga dilibatkan dalam susunan Komite Pengawas ini seperti  Kantor Manajemen dan Anggaran (unit kerja Kepresidenan yang bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan Gedung Putih), Dewan Penasihat Ekonomi, Dewan Keamanan Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, dan Dewan Keamanan Dalam Negeri. Selain itu, Direktur Badan Intelijen Nasional dan Menteri Tenaga Kerja karena jabatannya menjadi anggota Komite akan tetapi tidak mempunyai suara dalam mengambil keputusan.

Ahli hukum mengatakan pekerjaan komite adalah kerja intelektual dan sangat teliti. “Ini pemeriksaan fisik secara menyeluruh yang dikendalikan dokter untuk setiap bagian-bagiannya,” kata David Fagan, mitra hukum di Kantor Pengacara Covington dan Burling di Washington, DC mengomentari kerja Komite Pengawas yang berat. Hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk membatalkan transaksi, tapi hanya apabila memenuhi persyaratan: Presiden harus memiliki “bukti kuat” bahwa kesepakatan itu akan mengganggu keamanan nasional dan harus menentukan bahwa perangkat hukum yang ada tidak cukup untuk menjaga nasional keamanan.

Obyek wewenang Komite adalah pengkajian rahasia mengenai merger, akuisisi, atau pengambilalihan yang mengakibatkan “kontrol asing dalam perdagangan antarnegara di Amerika Serikat.” Transaksi yang tidak menjadi obyek pengawasan adalah transaksi yang dilakukan “semata-mata untuk tujuan investasi” atau di mana investor asing “tidak berniat menentukan atau mengarahkan keputusan bisnis.”

Komite Pengawas telah membatalkan 10 persen dari semua transaksi yang melibatkan perusahaan asing yang mengakuisisi perusahaan AS sepanjang 2008-2011. Artinya, hampir 90 persen transaksi yang dilakukan dalam waktu itu dianggap tidak bermasalah dan tidak ada yang dibatalkan oleh presiden. Namun, kebanyakan perusahaan secara sepihak mengundurkan diri dari sebuah transaksi jika transaksi tersebut menjadi controversial  daripada harus menunggu keputusan Komite Pengawas atau larangan resmi dari Gedung Putih. Pada bulan Februari 2011, raksasa telekomunikasi Huawei secara sukarela melakukan divestasi aset di 3Leaf, sebuah perusahaan teknologi AS, saat mencium adanya larangan dari Presiden Obama. Perusahaan lain telah membuat keputusan yang sama dalam beberapa tahun terakhir.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s