Dwelling Time, Menunggu Hasil Perubahan

Lamanya waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) murka. Pasalnya, sejak kunjungan pertama di pelabuhan tersebut hingga kunjungan kedua, belum ada perbaikan waktu bongkar muat.  Jokowi pun mengancam akan mencopot para pejabat yang terlibat dalam operasional bongkar muat jika memang tak mampu memperbaiki waktu bongkar muat peti kemas tersebut.

Sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden dua periode, Menko sudah berganti 3 kali, Mendag berganti 3 kali, Kepala Bea Cukai juga berganti 3 kali, bahkan Otoritas Pelabuhan berganti 3 kali, ternyata tak mampu menyelesaikan dwelling time Tanjung Priok.

Lembaga dan instansi yang terkait dengan praktik dwelling time pun langsung saling lempar tanggung jawab. Mulai dari Pelindo II, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan beberapa lainnya tak ingin disalahkan. Sebagian besar merasa tidak menjadi penyebab lamanya proses bongkar barang di Tanjung Priok.

Bahkan sejak tahun lalu, masalah dwelling time juga menjadi catatan lembaga pemantau layanan publik, Ombudsman Repiblik Indonesia. Saat berkunjung ke kantor Kementerian Keuangan, Jumat lalu, Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, mengatakan tindakan pemerintah masih sebatas solusi di atas kertas yang belum terealisasi secara penuh di lapangan. Danang mencontohkan program Direktorat Jenderal Bea-Cukai yakni optimalisasi layanan 24 jam sehari selama sepekan, efisiensi perizinan impor pangan dan non-pangan, sinkronisasi manajemen risiko, serta standarisasi dwelling time yang belum terlaksana

Pada 23 September 2014, Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk meninjau proses pembangunan dan perluasan pelabuhan sebagai implementasi dari program Tol Laut. Dalam kunjungan tersebut jokowi meminta agar lembaga dan instansi yang terkait bisa mempersingkat waktu bongkar muat kontainer dari yang selama ini di kisaran 5,5 hari menjadi 4,7 hari.

Kemudian, pada 2 Maret 2015 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menggelar rapat koordinasi bersama beberapa menteri lain untuk membahas dwelling time. Dikatakannya, ada 18 kementerian yang siap untuk menurunkan waktu menjadi 4,7 hari.  Untuk pre clearance custom, Indroyono menjelaskan, akan berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Badan Karantina. Ketiga instansi ini sepakat bahwa proses pre clearance custom hanya selama 2,7 hari. Harapannya di Bea Cukai proses hanya berlangsung setengah hari. Sedangkan untuk post clearance custom sekitar satu setengah hari.

Pada 17 Juni 2015, Presiden Jokowi Kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka inspeksi mendadak (sidak) proses dwelling time. Dalam sidak ini Jokowi marah besar karena sudah lebih dari 6 bulan belum ada perubahan waktu bongkar muat. Bahkan Presiden Joko Widodo mengancam mencopot para menteri dan jajaran terkait jika tidak bisa menurunkan “dwelling time”. “Dwelling time” merupakan waktu yang dibutuhkan sejak kontainer dibongkar dari kapal sampai dengan keluar dari kawasan pelabuhan. Saat itu Presiden menanyakan instansi mana yang paling lama dalam penanganan barang di pelabuhan, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Dalam pertemuan tersebut, di antaranya hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Wajar jika Presiden marah karena waktu tunggu tersebut termasuk yang paling lama di negara-negara ASEAN. Padahal Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain. Saat ini dwelling time baru mencapai 5,5 hari dari target 4,7 hari. Banyak kerugian yang harus diterima pengusaha jika “dwelling time” lama. Selain kerugian biaya juga tentu waktu yang lama. Investor pun tentu makin enggan berinvestasi di Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa kondisi seperti ini sudah lama terjadi dan ketidakefesienan tersebut membuat kerugian mendekati Rp780 triliun. Tak pelak kemarahan tersebut membuat banyak pihak dan menteri bak kebakaran jenggot. Mereka langsung bergerak dan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun di lain pihak juga ada yang membantah sebagai yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut.

Bea Cukai  membantah sebagai salah satu pihak yang menjadi penyebab. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Juni 2015, penanganan proses impor barang di Pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan waktu sebagi berikut, “precustoms clearance” selama 3,6 hari, dilanjutkan dengan “customs clearance” selama 0,6 hari, kemudian yang terakhir adalah “post customs clearance” selama 1,3 hari.

Terkait dengan tahap-tahap tersebut, Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Supraptono mengatakan jajarannya bertugas pada “custom clearance” yang mencakup penyerahan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan Dokumen Pelengkap Pabean, pemeriksaan fisik, serta monitoring penarikan kontainer. Semua tugas tersebut, menurut dia, dapat diselesaikan dalam waktu 0,6 hari, karena sejumlah perbaikan telah dilaksanakan pihaknya untuk mencapai target “dwelling time” yang ditetapkan pemerintah, yaitu 4,7 hari.

Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengatakan penyebab masih lamanya “dwelling time” karena delapan kementerian terkait belum tersambung. Dia mengungkapkan bahwa kedelapan kementerian tersebut tidak tersambung sehingga menyebabkan tidak tercapainya target “dwelling time“. Karena itu harus ada pemaksaan terhadap kedelapan kementerian. Dia juga mengatakan bahwa Pelindo sudah memiliki sistem untuk mempercepat “dwelling time“, namun sistem tersebut hingga saat ini tidak jalan.  Dirut Pelindo II ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan ruangan untuk ditempati delapan kementerian tersebut, namun hanya dari perdagangan dan karantina saja yang ada.

Asosiasi Logistik & Forwader Indonesia (ALFI) menyatakan waktu tunggu bongkar muat (dwiliing time) di pelabuhan Tanjung Priok semakin buruk. Karena rata-rata dwelling time sudah di atas 8 hari bahkan mencapai 8,7 hari. Ketua ALFI Iskandar Zulkarnain mengatakan, dengan dwelling time di Priok mencapai 8,7 hari maka menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Karena itu menunjukan bahwa penyelenggaraan pelabuhan di Tanjung Priok yang masih dimonopoli oleh PT Pelindo II. Iskandar mencontohkan, perbandingan dwelling time di dunia, dimana Singapura memiliki dwelling time 1,5 hari, Hong Kong 2 hari, Prancis 3 hari, Los Angeles, AS 4 hari, Australia 3 hari, Port Klang, Malaysia 4 hari, dan Leam Chabang, Thailand 5 hari.

L amanya proses dwelling time di Tanjung Priok dikarenakan penumpukan barang yang tidak diimbangi oleh lahan atau tempat yang tersedia.  Penyelenggaraan pelabuhan di Tanjung Priok masih di monopoli oleh Pelindo ada yang salah, karena tidak sesuai dengan semangat persaingan usaha guna mendorong efisiensi pelayaran di pelabuhan sebagaimana yang diamanatkan UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran.
Satgas Dwelling Time bentukan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan,  Pelindo II merupakan pihak yang memiliki andil terhadap lamanya waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, BUMN pelabuhan itu meraup untung besar bila dwell time semakin lama. Perilaku menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok tak hanya menguntungkan Pelindo II, para importir “nakal” juga ikut-ikutan senang. Pasalnya, importir tak perlu mencari dan menyewa gudang sebagai tempat penampungan barang yang diperkirakan harga sewanya lebih mahal daripada menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Agung menuturkan, dengan perilaku Pelindo II dan importir itu, waktu keluar barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lama. Bahkan akan percuma pemberian dokumen perizinan dipercepat bila para importir tak mau mengeluarkan kontainer dari pelabuhan.  Penumpukan peti kemas akan terjadi dan akan menghambat keluar-masuk barang lainnya. Meski perilaku Pelindo II berpengaruh terhadap dwell time, Agung mengatakan BUMN pelabuhan itu selalu mengelak.

Pengelola terminal peti kemas masih keberatan dengan aturan batas maksimal waktu penumpukan barang/peti kemas impor selama tiga hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenhub No. 117/2015 tentang perpindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Sekjen Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) Paul Khrisnadi mengatakan pemindahan peti kemas dalam jangka waktu tiga hari berpotensi meningkatkan biaya logistik barang impor. Hal ini karena akan ada biaya pemindahan peti kemas dari termnal ke lapangan penumpukan lain atau tempat penimbunan sementara (TPS) di luar terminal sampai barang tersebut diambil oleh pemilik barang. Dia mengatakan perpindahan barang impor yang belum clearance pabean akan memengaruhi dwelling time, sebab dwelling time dihitung pada masa penumpukan peti kemas sejak dibongkar sampai proses clearance selesai atau terbit surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari Bea Cukai.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berharap Presiden Joko Widodo bisa menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang menyetujui Otoritas Pelabuhan menjadi koordinator pelayanan pelabuhan agar bisa mengurangi “dwelling time“. Dalam UU Pelayaran, Otoritas Pelabuhan di bawah Menteri Perhubungan merupakan koordinator dari semua kegiatan di pelabuhan. Dengan Keppres tersebut, Jonan berharap koordinasi masalah kepelabuhan bisa diselesaikan di bawah satu atap, termasuk masalah dwelling time.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, meski membawahi 18 kementerian lembaga yang terkait dengan sektor pelabuhan, hanya sekitar setengahnya saja yang benar-benar berkecimpung langsung di wilayah pelabuhan. Kementerian/lembaga itu yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Perhubungan sendiri mencatat waktu bongkar muat kapal (dwelling time) pada Juni 2015 sekitar 5,5 hari. Sementara target pemerintah adalah 4,7 hari dengan rincian pre clearance custom atau pra pabean 2,7 hari, clearance custom atau pabean 0,5 hari dan post clearance custom 1,5 hari.

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki proses bongkar muat (dwelling time) peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa kebijakan telah dipersiapkan agar container tak lagi menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya berupaya untuk terus mengurangi waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan hingga akhir Oktober dwelling time ditargetkan hanya selama 2-3 hari. Kondisi dwelling time saat ini mencapai 4,67 hari. Kondisi tersebut membuat pihaknya akan melakukan pembenahan pada barang larangan dan/atau pembatasan ekspor-impor. Selain itu, kereta api pelabuhan juga sedang dipercepat pembangunannya demi mengurangi waktu tunggu di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dari pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyanggupi dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok maksimal selama tiga hari. Maka itu, untuk merealisasikan target tersebut pemerintah juga akan mengoptimalisasi Cikarang Dry Port (CDP), optimalisasi Indonesian National Single Window (INSW), dan penyederhanaan peraturan.

Deputi II Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Kemaritiman, Agung Kuswandono, mengatakan ada empat langkah yang tengah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dwelling time. Pertama, melakukan penyederhanaan peraturan. Dalam hal ini strategi yang dipakai adalah penghapusan ketentuan yang ganda atau tidak perlu dan pergeseran pengawasan ke tahap post-clearance audit.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga melakukan revisi terhadap ketentuan atau peraturan larangan dan pembatasan yang berhubungan langsung dengan impor. Beberapa aturan yang telah dan sedang direvisi adalah 30 peraturan Kementerian Perdagangan, 12 peraturan Kementerian Perindustrian, dan 2 peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).Peraturan larangan dan pembatasan akan menurun 23 persen dari jumlah sebelumnya 51 persen, menjadi 28 persen.

Kedua, pemerintah akan mengoptimalisasi  Indonesian National Single Window (INSW). Sistem single submission  dimulai pada 30 September nini. Dengan kebijakan ini importir cukup satu kali saja memasukkan data melalui INSW dan akan dibagikan ke insttansi terkait. Kemudian pengawasan atas izin edar dan post-clearance audit akan disampaikan melalui INSW ke Kementerian terkait.

Ketiga, pemerintah akan menambah akses kereta api. Saat ini, Agung mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan tertulis antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pelindo II tentang akses kereta api ke JICT. Pembebasan lahan pun sudah dilakukan yakni sebanyak lima bagian sudah selesau dan sisanya yakni dua bagian sedang dalam proses.

Terkait akses kereta api ini, pemerintah akan melakukan penertiban penduduk di sekitar rel, melakukan sosialisasi, dan melakukan perbaikan rel yang sudah dimulai. Pembangunan jalur rel baru dimulai Oktober 2015 dan kereta akan beroperasi di akhir bulan Februari 2016.

Keempat, pemerintah akan melakukan optimalisasi Cikarang Dry Port. Sehubungan dengan rencana ini, maka pihak Bea Cukai akan meningkatkan volume container yang bertujuan akhir langsung ke Cikarang Dry Port. Sebagai pendukung, Kantor Bea Cukai sudah beroperasi secara penuh, administrasi pengangkutan juga sudah disederhanakan. Kelak,  Cikarang menjadi pusat logistik berikat.

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonious Tonny, mengatakan pemerintah juga menyiapkan law enforcement bagi perusahaan-perusahaan yang menimbun container di pelabuhan. Saat ini, tiap kontainer diberikan waktu selama tiga hari untuk menyimpan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dengan biaya Rp27.500 per-kontainer per hari. Namun jika penyimpanan kontainer tersebut melebihi waktu tiga hari, maka akan dikenakan denda Rp5 juta. Selama aturan denda tersebut belum ada, kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok melebihi waktu tiga hari diminta untuk dikeluarkan.