Cekatan Mewujudkan Paket Tak Sekedar Janji

Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015 meluncurkan tiga paket kebijakan ekonomi untuk merespons kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia. “Kami telah melakukan langkah-langkah, tapi langkah tersebut belum cukup sehingga pemerintah meluncurkan paket kebijakan tahap I September 2015,” kata Jokowi, saat mengumumkan paket kebijakan, di Istana Merdeka.

Tiga paket kebijakan tersebut adalah pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha. “Ada 79 aturan yang dirombak dari 154 yang masuk sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi dan memangkas aturan yang menghambat daya saing,” kata Jokowi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah peraturan presiden, keputusan menteri untuk mempercepat birokrasi. Penyederhanaan izin, penguatan sinergi, dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat juga menjadi fokus dalam poin pertama paket kebijakan. Poin kedua dalam paket kebijakan yaitu mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis itu. Ketiga, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah, kata Jokowi, akan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor ini sebesar-besarnya.

Ada 4 kelompok paket kebijakan tersebut di antaranya terkait fiskal dan keuangan, deregulasi peraturan terkait investasi dalam sektor industri dan perdagangan, insentif untuk percepatan pembangunan smelter serta penanganan masalah pangan. Paket kebijakan yang terkait fiskal dan keua­ngan terdiri dari sekitar enam atau tujuh poin yang diantaranya memuat aturan mengenai kepemilikan ­asing di sektor properti hingga pengaturan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio). Selain itu, ada aturan agar pemanfaatan dana untuk pembangunan desa dapat lebih fokus penggunaannya, terutama pada dua atau tiga kegiatan yang paling penting dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, seperti irigasi, jembatan atau jalan. Inti dari penerbitan kebijakan deregulasi peraturan adalah untuk me-review peraturan yang selama ini masih menghambat investasi dalam bidang industri dan perdagangan, termasuk sektor energi. Ada yang diubah sebagian, disederhanakan, dan ada yang diubah total, menyangkut sekitar 100 lebih peraturan.
Untuk paket kebijakan terkait masalah pa­ngan, salah satunya adalah pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) ke 13 dan 14, sebagai upaya mengatasi masalah kebutuhan pangan bagi penduduk miskin ketika terjadi masa paceklik. Ini lantaran situasi tekanannya akan lebih berat. Oleh karena itu peme­rintah menyediakan dua bulan tambahan raskin. Satu kali September, satu kali November atau Desember, pada saat puncak pacekliknya datang. Pemerintah  mengumumkan paket kebijakan kelompok dua yang terkait dengan deregulasi peraturan untuk mempercepat investasi sektor industri dan perdagangan, terlebih dahulu, paling lambat minggu ini.

Jokowi menargetkan masalah regulasi sudah beres pada September dan Oktober. Ia mengatakan nanti pemerintah juga akan mengeluarkan paket kedua dan mungkin ketiga.

Ketua Riset First Asia Capital David Sutyanto mengapresiasi semua kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Menurut dia, ketiga kerangka kebijakan ekonomi yang diumumkan Presiden Joko Widodo dapat menjadi obat penghipur lara situasi saat ini. David menjelaskan, yang diperlukan pasar sekarang adalah penerapan nyata kebijakan-kebijakan tersebut. David merujuk pada penutupan pasar selama dua hari berturut-turut yang tak mengalami kenaikkan. Selain kebijakan, David juga menggarisbawahi adanya kinerja dasar pemerintah yang perlu direalisasikan. Kinerja tersebut antara lain penyerapan dan realisasi belanja negara yang menjadi basic gambaran optimisme bagi para pelaku pasar.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menilai, enam paket kebijakan ekonomi yang baru saja digulirkan pemerintahan Jokowi-JK sangat tumpul dan tidak akan mampu mendongkrak nilai Rupiah terhadap USD. Ketua Umum DPP APKLI, dr. Ali Mahsun, M. Biomed mengatakan, kepastian penegakan hukum, stabilitas politik nasional dan sense of crisis paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK sangat lemah dan potensial memperpuruk kurs rupiah terjadap USD. Ali menuturkan, trust atau kepercayaan rakyat dan dunia usaha adalah prasyarat efektifitas suatu kebijakan. Sayangnya, secara kasat mata, tak ada atau lemah sekali sense of crisis kebijakan pemerintah terhadap kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat melambungnya harga beras dan harga kebutuhan pokok lain, serta anjloknya kurs rupiah dan mandegnya ekonomi rakyat.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa paket kebijakan ekonomi yang dirumuskan Presiden Jokowi seharusnya bermuatan hal yang urgent dan harus segera direalisasikan oleh pemerintah.Dirinya menilai, pemerintah gagal paham menerjemahkan permasalahan yang ada di lapangan. Sementara itu, terkait kebijakan fiskal, Enny berpendapat pengusaha membutuhkan relaksasi kebijakan fiskal, yang mana dana ini nantinya bisa dialihkan untuk pekerjanya (http://berita.infoartis.xyz/2015/09/10/paket-kebijakan-ekonomi-tahap-i-belum-sentuh-permasalahan-ekonomi-indonesia/).

Sebelumnya, pemerintah pada 16 Maret 2015 lalu merilis 6 paket kebijakan yang dikeluarkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional (http://ranahberita.com/47537/rupiah-gonjang-ganjing-pemerintah-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi). Ditengah gempuran dollar AS yang semakin kuat menyebabkan nilai tukar Rupiah (IDR) semakin terpuruk. Nilai tukar Rupiah kian melemah, bahkan di kuartal pertama 2015 ini, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS sempat mencapai 13.248 yang merupakan rekor tertinggi sejak 2008. Kondisi ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan pemerintah harus mengambil bagian dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong penguatan rupiah di satu satu sisi, dan meningkatkan nilai investasi di Indonesia.  Menyikapi hal ini, pemerintah lantas mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berupa 6 paket kebijakan ekonomi 2015.

  1. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tax Allowance untuk perusahaan yang menahan dividen nya, dan melakukan re-investasi

Kebijakan ini berdampak positif baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dikarenakan banyak perusahaan besar di Indonesia, di berbagai bidang, seperti pertambangan, perkebunan, rokok, konstruksi, telekomunikasi dan lain-lain yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan asing. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan uang dividen yang biasanya ditarik oleh perusahaan asing, dapat di investasikan kembali di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga sesuai bagi perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja dan perusahaan yang berorientasi  pada research and development.

  1. Bea masuk anti dumping untuk impor

Kebijakan ini berkaitan dengan bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Dumping sendiri berarti kebijakan suatu negara untuk menjual suatu barang / jasa dengan harga lebih murah dibandingkan dengan negaranya sendiri. Kebijakan anti dumping ini berarti, memberikan bea masuk impor untuk barang-barang tertentu, sehingga dapat melindungi industri dalam negeri.

  1. Pembebasan visa bagi wisatawan asing

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dengan bertambahnya jumlah wisatawan asing berarti arus dana asing yang masuk ke Indonesia akan lebih besar. Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah diberlakukan Perpres, nantinya akan menjadi 45 negara ke RI untuk turis tanpa visa.

  1. Kewajiban pencampuran bahan bakar nabati (BBN) sebanyak 15 persen terhadap solar

Kebijakan ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar yang cukup besar. Untuk jangka pendek, kebijakan ini tidak langsung berdampak pada nilai tukar Rupiah saat ini, dikarenakan harga minyak yang saat ini cukup rendah. Sehingga sedikit saja investor yang ingin menginvestasikan dana nya di Bio Solar. Tetapi untuk ke depannya, dengan kebijakan ini, Indonesia sebagai net-importer minyak, tidak terekspos terlalu banyak terhadap pergerakan harga minyak dunia.

  1. Kewajiban menggunakan letter of credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam

Penggunaan LC untuk pembelian produk-produk sumber daya alam diharapkan akan meningkatkan daya saing perusahaan lokal yang menggantungkan produksi nya kepada bahan baku sumber daya alam dari luar negeri.

  1. Pembentukan perusahaan reasuransi domestik

Perusahaan reasuransi selama ini mayoritas berdomisili di negara paman Sam. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi bagi perusahaan-perusahaan asuransi. Dan pemerintahan Jokowi berusaha untuk mulai membawa bisnis triliunan dolar ini di Indonesia. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi dari 2 perusahaan, menjadi 1 perusahaan nasional.

Sejumlah kalangan menilai 6 paket kebijakan ekonomi yang baru dirlis pemerintah kurang inovatif dan dalam diragukan efektivitasnya dalam jangka pendek. Pasalnya, paket kebijakan yang bertujuan meredam gejolak kurs rupiah dan memperbaiki defisit transaksi berjalan itu hanya mengulang kebijakan pemerintahan lama yang terbukti tidak berjalan sesuai harapan. Selain itu, paket kebijakan tersebut juga dinilai tidak tepat sasaran dan sulit untuk segera diimplementasikan. Paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk penguatan kurs ini bukanlah langkah yang bersifat terobosan. Sifat dari paket kebijakan ini adalah parsial, sektoral, dan terlalu jangka panjang. Sementara untuk saat ini lebih diperlukan langkah-langkah yang lebih bersifat jangka pendek (simak berita di http://obsessionnews.com/kritik-atas-paket-kebijakan-pemerintah-untuk-kuatkan-kurs/).

Paket kebijakan ekonomi yang terintegrasi ini memang sangat dibutuhkan di tengah perlambatan ekonomi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah yang terguncang dan melambatnya kucuran kredit perbankan. Guncangan hebat sehingga rupiah menembus Rp14.000 per dolar AS terjadi karena kepanikan dunia akibat Tiongkok mendevaluasi yuan.

Pilihan optimisme itu bukan untuk menutup mata terhadap hal-hal yang dirasakan kurang terwadahi dalam paket ekonomi tahap I, melainkan seoptimal dan semaksimal mungkin mewujudkan paket kebijakan ekonomi tahap I dalam implementasi operasional sehingga terasa benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dalam fenomena sosial, dikenal istilah gerak pendulum. Pada satu situasi, pendulum pemikiran akan bergerak ke kiri, dan selanjutnya akan kembali bergerak ke kanan serta demikian seterusnya karena equilibrium atau keseimbangan selalu bersifat dinamis. Ketika pada satu situasi dibutuhkan regulasi, pada suatu ketika nanti saat regulasi dirasa terlalu membebani ruang gerak, akan dibutuhkan deregulasi. Itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Dengan demikian, penyikapan dan penilaian terhadap paket kebijakan ekonomi tahap I harus pula kontekstual berdasarkan pada kekinian. Jika mengacu pada gagasan ideal, mungkin ada kesan paket tahap I tersebut masih setengah hati, parsial, belum sesuai harapan pasar, dan tidak ada sesuatu yang baru.

Pendapat pesimistik itu penting untuk koreksi atas paket kebijakan yang sudah dirilis, tetapi jangan sampai menghalangi implementasi dan kehendak politik. Sungguh musykil apabila satu paket kebijakan diharapkan mampu menjangkau semua persoalan perekonomian yang dihadapi Indonesia saat ini. Langkah realistis adalah tetap memompa optimisme sehingga pelaksanaan paket kebijakan tidak perlu terlalu banyak menunggu. Meski butuh waktu untuk melaksanakan deregulasi yang dicanangkan pemerintah, keragu-raguan dalam implementasi akan berakibat pasar juga ragu- ragu terhadap kesungguhan pemerintah.

Dalam konteks itulah, paket kebijakan ekonomi tahap I harus diperkuat dengan strategi pendukung yang meliputi langkah-langkah politik, komunikasi politik, terobosan administratif, dan payung hukum progresif. Dibandingkan pada krisis-krisis terdahulu, pemerintah saat ini sebetulnya sangat diuntungkan dengan kebijakan media massa yang lebih bersifat menenangkan. Karena itu, pemerintah harus cekatan agar paket ekonomi tidak hanya sebagai janji.

Memang harus diakui, kehadiran paket-paket itu di satu sisi ada baiknya karena bisa menjadi pedoman dan instrumen pengawas birokrat dalam melakukan tugas rutinnya. Upaya mengompilasi kegiatan-kegiatan rutin menjadi bentuk paket juga patut dihargai meski masih jauh dari sebuah paket kebijakan.