Cashless Society, Transaksi Non Tunai untuk Indonesia?

Akhir-akhir ini, Bank Indonesia makin gencar mengkampanyekan transaksi tanpa uang tunai di masyarakat. Sejauh ini, transaksi di Indonesia masih didominasi dengan uang tunai. BI berharap, ke depannya setiap transaksi di dalam negeri tidak lagi dilakukan dengan uang tunai, tapi secara elektronik.

Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di salah satu negara di Benua Eropa. Dilansir businessinsider, Selasa (14/10), Swedia tengah bersiap menjadi negara pertama yang bakal ‘menghilangkan’ transaksi tunai alias semua transaksi bakal dilakukan secara elektronik. Gambaran ini bukan tren di kebanyakan negara Eropa. Di Italia, uang tunai masih menjadi raja. Tercatat, 3/4 pembelian dilakukan dengan transaksi tunai.

Laporan terbaru menunjukkan, empat dari lima transaksi pembelian di Swedia dilakukan secara elektronik alias dengan menggunakan kartu. Tercatat, dalam satu tahun setiap orang di Swedia 260 kali melakukan pembayaran dengan sistem transaksi elektronik. Sistem pembayaran elektronik semisal Swish digunakan orang Swedia hanya untuk menarik dana tunai dari mesin ATM. Ritel atau pengecer di jalanan pun menerima transaksi pembayaran menggunakan kartu.

Menekan pembayaran dengan sistem tunai diakui sejalan dengan peningkatan keamanan. Lebih rendah dari biaya bongkar muat. Di negara Skandinavia itu, biaya bongkar muat diperkirakan sekitar USD 1,2 miliar atau 0,3 persen dari PDB.

Dari sisi keamanan, penggunaan transaksi elektronik juga menekan angka kriminalitas. Menurut Asosiasi Bankir Swedia, selama 2012 hanya lima kasus perampok bersenjata di bank. Ini terendah dalam 30 tahun terakhir.

Meskipun masyarakat Swedia kini mulai cenderung meninggalkan transaksi tunai, sebuah survei menunjukkan bahwa kebiasaan ini belum sepenuhnya bisa dilepaskan. Dua dari tiga orang Swedia masih percaya bahwa memegang uang tunai adalah kebutuhan dasar manusia. Butuh waktu panjang untuk benar-benar menghilangkan transaksi tunai. Profesor industri Niklas Arvidsson menyatakan, setidaknya butuh waktu hingga 2030 untuk benar-benar menghilangkan uang fisik dari sistem pembayaran dan transaksi di Swedia.

Pada tingkat ideal, apa yang hendak dicapai oleh Swedia adalah menuju Cashless society, kalangan yang dalam transaksi keuangannya tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi sudah dalam bentuk kartu, baik berupa kartu kredit, kartu debit, maupun cash card. Lebih dari itu, dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain juga tidak lagi secara tunai. Semua dilakukan dengan cara elektronik, baik dalam bentuk internet banking, transfer melalui ATM, maupun phone/SMS banking.

Jadi, dalam keseharian, kalangan tersebut boleh dibilang tidak lagi memegang uang tunai. Kalaupun ada, hanya ala kadarnya. Sekadar untuk membayar parkir atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang kecil.

Lantas, apa manfaat dari penggunaan transaksi nontunai itu? Banyak sekali. Namun, juga bisa berbahaya sekali. Mengapa? Karena cashless sebenarnya seperti pedang bermata dua. Jika yang menggunakan arif dan memahami fungsi pedang tersebut sekaligus bisa mengontrolnya, manfaatnya akan luar biasa. Demikian juga dengan penggunaan kartu kredit dan kartu debit. Jika dilakukan dengan perencanaan, dampaknya akan baik. Sebaliknya, jika penggunaannya tidak dikontrol, dampaknya bisa lebih mengerikan ketimbang melakukan transaksi dengan uang tunai.

Umpamakan saja Anda tengah berjalan-jalan di mal lalu teman Anda membawa Anda ke toko yang secara kebetulan menjual barang yang menarik hati Anda. Sebelumnya Anda sama sekali tidak memiliki rencana membeli barang tersebut, tetapi karena di dompet Anda tersedia kartu kredit, tanpa pikir panjang, Anda membeli barang dimaksud dengan menggunakan kartu kredit. Sangat mudah. Anda hanya berpikir, toh, bayarnya nanti saja. Mungkin setelah gajian.

Namun, coba bayangkan jika hal seperti itu terjadi berulang-ulang. Jelas, tagihan kartu kredit Anda akan membengkak dan sebagian penggunaannya untuk membayar barang-barang yang sebelumnya tidak direncanakan dibeli. Jika situasinya seperti ini, jelas penggunaan kartu kredit dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan Anda.

Bagaimana dengan kartu debit? Tidak jauh beda. Sebagian kalangan lebih suka menggunakan kartu debit ketimbang kartu kredit dengan alasan bisa mengontrol dan tidak perlu membayar bunga. Namun, dalam realitas penggunaannya bisa saja mirip dengan perilaku ketika menggunakan kartu kredit. Konkretnya karena tidak menggunakan uang tunai, berasa seperti tidak mengeluarkan uang. Jadi, kartu debit pun digunakan dengan mudah.

Yang terjadi kemudian, saldo di tabungan menjadi berkurang drastis akibat penggunaan yang tidak terkelola. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana mengelola penggunaan kartu, apa pun kartu itu ketika ingin menjadi bagian dari cashless society.

Pada saat ini, transaksi secara non-tunai sudah menjadi kelaziman bahkan keharusan di negara-negara maju seperti AS. Swedia kini mengklaim sebagai negara yang paling mendekati predikat “masyarakat nirtunai” (cashless society) di dunia. Empat dari lima transaksi di Swedia dilakukan secara elektronik, tidak lagi dengan pembayaran tunai. Negara-negara Skandinavia kini merupakan yang terdepan daam hal ini. Rata-rata penduduk di sana melakukan 260 transaksi elektronik/orang/tahun. Sebagai perbandingan sesama negara Eropa, di Italia, tiga di antara empat transaksi masih dilakukan secara tunai. Skandinavia diproyeksikan bakal secara tuntas menjalankan “masyarakat nirtunai” pada 2030.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, akhir-akhir ini juga gencar mengkampanyekan “masyarakat nirtunai” ke seluruh dunia. Sebagai pakar dan wirausahawan bidang teknologi informasi, dia sangat berkepentingan terhadap hal ini. Menurutnya, pada 2030 nanti, ada dua miliar manusia yang kini masih belum mempunyai rekening bank akan menyimpan uangnya dan melakukan transaksi dengan menggunakan teleponnya (gadget). Dengan kata lain, “masyarakat nirtunai” di seluruh dunia memang akan benar-benar terwujud pada 2030, dengan negara-negara maju sebagai pemimpinnya. Namun negara-negara berkembang pun sudah banyak terlibat.

Bagaimana Indonesia? Akhir-akhir ini kesadaran menuju ke sana semakin besar, terutama setelah ditemukannya banyak tindak pidana korupsi yang menggunakan modus transaksi pembayaran secara tunai. Para koruptor menyimpan hasil korupsinya secara tunai di lemari pakaian, tembok di belakang lukisan, bahkan sampai ditaruh di dalam ember tertutup pakaian di kamar mandi !

Sebagian besar transaksi suap dan korupsi dilakukan secara tunai, dibungkus tas kresek, karena jika melalui mekanisme transfer perbankan akan terendus datanya oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mendorong masyarakat menggunakan jasa bank daripada melakukan transaksi tunai mempersempit ruang gerak tindak pidana korupsi. Namun faktanya, tidak mudah juga melakukannya. Tindak korupsi terus saja terjadi dan terjaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain isu korupsi, pemerintah juga berkepentingan mendorong transaksi non-tunai, dalam rangka menjaring penerimaan pajak. Jika semua transaksi besar dilakukan melalui sistem perbankan dan secara elektronik, maka profil finansial suatu badan (perusahaan) dan individu akan mudah dideteksi, sehingga dapat dikenai pajak secara adil. Kasus-kasus korporasi dan individu menghindar pajak antara lain bisa terjadi karena masih dilakukannya transaksi yang tidak melibatkan sistem perbankan.

Dewasa ini di Indonesia terdapat sekitar 155 juta rekening (account) bank. Jumlah itulah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika diasumsikan rata-rata satu orang memiliki dua rekening, maka penduduk Indonesia yang mempunyai rekening di bank ada 75 juta orang, dari 250 juta orang. Ini termasuk rendah. Itulah sebabnya derajat inklusi finansial (financial inclusion) di Indonesia disebut rendah. Inklusi finansial adalah seberapa besar kesempatan penduduk untuk mengakses atau berhubungan dengan sektor finansial formal, khususnya industri perbankan.

Transaksi non-tunai difasilitasi oleh telepon pintar (smart phone). Di Indonesia saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 250 juta kartu telepon, sedangkan yang aktif sekitar 220 juta. Dari sekian banyak itu, menurut survei Roy Morgan Research Australia (2014), terdapat sekitar 60-70 juta pengguna telepon pintar di Indonesia yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan (e-commerce).

Pengguna telepon pintar akan terus meningkat, hingga menembus di atas 100 juta pada 2017. Inilah kira-kira potensi besar yang bisa “mengawal” proses transformasi dari “masyarakat tunai” ke “masyarakat nirtunai” di kemudian hari. Namun tentu saja tidak cuma faktor kuantatif saja yang diperlukan, masih ada faktor kualitatif lain sebagai prasayarat terciptanya “masyarakat nirtunai”.

Harian Kompas (21/2/2015) melaporkan, bahwa kualitas akses internet Indonesia di Asia masih tertinggal jauh dari Korea Selatan, Hongkong, Jepang, Singapura, Taiwan, Selandia Baru, Australia, Thailand, Malaysia, dan China. Indonesia hanya lebih baik daripada Vietnam, Filipina dan India. Rendahnya kecepatan akses internet Indonesia akan mengurangi daya dukung e-dagang.

Selain itu, sebenarnya masih ada satu faktor penentu lagi, yakni seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat pada jasa perbankan. Jika industri perbankan sudah sedemikian tinggi reputasinya, maka akan kian besar pula hasrat masyarakat untuk melakukan e-dagang dan mewujudkan masyarakat nirtunai. Bank-bank besar di Indonesia sejauh ini memiliki reputasi yang baik, yang didukung oleh kemampuan teknologi yang kualitasnya sudah setara dengan bank-bank dengan reputasi global di luar negeri.

Sayangnya, biasanya hanya bank-bank besar (taruhlah 20 besar) yang sanggup berbelanja teknologi informasi yang ongkosnya mahal. Dalam setahun, sebuah bank bisa membelanjakan puluhan juta dollar AS untuk memperbaiki atau memperbarui sistem teknologinya. Bank-bank kecil praktis sulit untuk memenuhi kebutuhan ini.

Ada dua cara untuk mengejarnya. Pertama, dengan melakukan kerjasama antarbank untuk bersinergi dalam teknologi informasi perbankan. Namun, ujung-ujungnya hal ini tetap saja menimbulkan beban biaya antarbank (interkoneksi). Kedua, bank-bank digabung (merger) agar menjadi besar, sehingga lebih efisien dan mampu berbelanja teknologi. Pada industri perbankan, berlaku adagium size does matter. Bank semakin besar akan kian efisien dan kompetitif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyadari hal ini. Ke depan, jumlah bank di Indonesia yang kini 119 bank harus “diringkas” menjadi lebih sedikit. Idealnya mungkin menjadi 20 bank, namun jika tidak bisa segera dilakukan dalam waktu pendek, jumlah 50-60 bank masih bisa ditoleransi. Jika Swedia mencanangkan tahun 2030 sebagai target terwujudnya masyarakat nirtunai secara tuntas, maka kita baru akan mencapainya 10 atau 20 tahun sesudahnya. Jadi, era transaksi tunai di Indonesia tampaknya belum segera akan berakhir dalam waktu dekat.

Perilaku penggunaan
Lantas bagaimana baiknya? Menjadi bagian dari cashless society atau menggunakan nontunai dalam transaksi pembayaran apa pun pada dasarnya adalah sesuai dengan semangat zaman. Adalah hal yang mustahil untuk mengantongi uang dalam jumlah besar. Bukan hanya soal keamanan, melainkan juga kenyamanan. Namun, lepas dari faktor tersebut, penggunaan alat pembayaran nontunai tentu sebaiknya memenuhi kaidah tertentu.

Pertama, ketika melakukan pengeluaran/transaksi, baik secara tunai maupun menggunakan kartu, tetap mesti berdasarkan suatu perencanaan keuangan. Yang berbeda hanya dalam praktiknya, yakni bisa cash dan bisa noncash. Ini menjadi falsafah paling dasar. Sebab, kalau tafsirnya berbeda alias penggunaan kartu dianggap bukan pengeluaran, mau menggunakan tunai atau nontunai akan sama-sama menimbulkan masalah.

Kedua, memilih alat transaksi pembayaran yang sesuai dengan karakter pribadi. Apa maksudnya? Jika Anda seorang yang cenderung boros, penggunaan kartu debit akan lebih mengekang untuk melakukan pengeluaran yang berjumlah besar. Mengapa? Karena pengeluaran yang besar akan langsung mengurangi tabungan seketika itu juga. Bagi sebagian kalangan, ketika melihat jumlah tabungannya berkurang, biasanya akan muncul penyesalan dan rasa kurang enak. Jika hal ini berlangsung berulang-ulang, pemilik dana akan terdorong mengubah perilaku menjadi lebih hemat.

Ketiga, memilih penerbit kartu yang memiliki jangkauan luas dan kredibilitas teruji. Apa maksudnya? Penggunaan kartu debit dan atau kartu kredit memang memudahkan, tetapi juga menambah risiko, baik itu risiko kehilangan kartu, penyalahgunaan, maupun pemalsuan. Nah, penerbit kartu yang kredibel biasanya telah memberikan perlindungan berlapis agar nasabahnya terhindar dari masalah-masalah seperti itu. Jadi, tanpa bermaksud mengecilkan ”pemain baru” dalam bisnis kartu, penerbit yang sudah berpengalaman ada baiknya menjadi pilihan utama.

Kesimpulannya, tidak ada salahnya masuk sebagai bagian dari cashless society. Sebab, secara teknis memang akan memberi banyak kemudahan dalam melakukan transaksi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengubah perilaku penggunaan transaksi. Sebab, jika perilaku penggunaan uang tetap sama, mau disebut sebagai transaksi tunai ataupun nontunai, sama-sama akan menimbulkan masalah.

Demikianlah, kelak uang akan dihilangkan dan diganti dengan sistem mata uang digital. Jika seseorang kedapatan membawa uang tunai, maka dalam hitungan detik,  uang yang dibawa akan disita tanpa kompensasi apapun. Intinya, di dunia ini tidak ada lagi uang. Semuanya serba digital atau melalui penggunaan micro chip. Saat ini Eropa sementara menuju ke dalam sistem yang dijuluki sebagai “The New Age Of Economic Totalitarianism.”

Dengan negara-negara Eropa kini terpuruk setelah dihantam krisis moneter, Bank Sentral Eropa mencoba untuk menyusun sebuah kebijakan yang katanya, akan diimplementasikan untuk mencegah industry perbankan terjun bebas ke dalam jurang kehancuran. Satu-satunya cara adalah mencegah masyarakat melakukan penarikan uang tunai, dalam situasi dan keadaan apapun. Berawal dari sinilah, ide untuk menghapus uang fisik pertama kali diwacanakan.

Akhir Mei 2015, bertempat di London Inggris, perwakilan Bank of England, Federal Reserve, Bank Sentral Swiss dan Bank Sentral Denmark, menggelar sebuah pertemuan rahasia. Disebut rahasia, karena memang demikian sifatnya. Tidak ada liputan satupun media terkait pertemuan tersebut. Adapun agenda tunggal yang diusung adalah bagaimana mempercepat implementasi penghapusan uang tunai, untuk kemudian digantikan dengan digital currency.

Adalah Martin Armstrong, yang menjadi whistle blower pertemuan ini, meski kemudian “nyanyian” Armstrong sepi peminat. Ia adalah pakar ekonomi yang berhasil memprediksi dengan tepat, terjadinya krisis ekonomi dahsyat yang dikenal dengan sebutan “The Black Monday Crash 1987”, serta krisis moneter yang mengguncang Rusia tahun 1998 silam.

Kembali ke pertemuan rahasia London, jelas ada keangehan. Kenapa sebuah kebijakan ekonomi ataupun moneter, tidak diumumkan secara terbuka, tetapi malah dibahas dalam sebuah pertemuan rahasia.

Kenneth Rogoff dari Harvard University dan Willem Buiter selaku direktur ekonomi Citigrup, merupakan dua sosok penting dalam rapat tersebut. Merekalah yang membawakan presentasi di depan para elit bank sentral, mengenai “pentingnya” kebijakan cashless society.

Jika kebijakan ini jadi diberlakukan, maka semua transaksi jual beli harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemerintah. Tanpa adanya lampu hijau dari otoritas setempat, maka setiap warga negara tidak diperbolehkan membeli ataupun menjual.

Menurut Willem Buiter, jika uang fisik tidak lagi digunakan maka persoalan Bank Sentral di seluruh dunia tentang suku bunga negatif, akan otomatis terpecahkan.

Sementara itu, Kenneth Rogoff mengatakan bahwa penghapusan uang fisik dibuat untuk menghindari berbagai kejahatan, terkait dengan penggelapan pajak dan transaksi-transaksi keuangan illegal lain. Di samping itu, tidak akan terjadi lagi penarikan dana tunai besar-besaran ketika suku bunga mendekati nol.

Tidak jauh berbeda dengan kedua tokoh ekonomi tersebut, mantan ekonom Bank of England, Jim Leaviss, juga menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh surat kabar London Telegraph. Dalam tulisannya, Leaviss mengatakan “Masyarakat Tanpa Uang”, hanya bisa direalisasikan jika bank-bank pemerintah di seluruh dunia memaksa masyarakat untuk masuk ke dalam sistem ini dengan kewenangan yang mereka miliki.

Saat ini beberapa bank-bank besar di Amerika dan Inggris telah menerapkan kebijakan ketat terkait penarikan atau penyetoran dana tunai dalam jumlah besar. Berbagai laporan muncul sepanjang bulan Maret 2015, dimana Departemen Kehakiman Amerika mengeluarkan fatwa kepada industry perbankan, untuk segera melapor kepada polisi, jika ada penarikan dana tunai lebih dari 5000 US Dolar.

Sementara itu di Perancis, kebijakan baru akan segera diberlakukan mulai September mendatang yang akan membatasi warga Perancis tidak boleh membayar tunai di atas 1000 Euro. Nantinya akan ada Polisi Keuangan, yang  menegakkan undang-undang baru tersebut. Mereka memiliki kewenangan untuk menggeledah penumpang kereta api yang bukan warga Perancis, kemudian memeriksa apakah orang yang dicurigai membawa uang tunai dalam jumlah besar. Jika kedapatan, maka uang tersebut akan langsung disita.

Kalau dicermati, maka kebijakan ini jelas merenggut kebebasan orang per orang, sehingga lebih menyerupai penjajahan ekonomi (economic totalitarianism), ketimbang kebijakan yang membantu dunia perbankan, dalam meminimalisasi berbagai tindak kejahatan ekonomi.

JP Morgan Chase, belum lama ini mengirimkan surat kepada setiap nasabah yang memiliki dana besar, dimana dalam surat itu dijelaskan bahwa JP Morgan Chase, tidak lagi tertarik dengan dana-dana yang didepositokan. Tidak hanya itu saja, pihak bank menegaskan bahwa mulai 1 Mei 2015, setiap nasabah dengan jumlah deposito besar akan dikenakkan denda tahunan sebesar 1 % dari jumlah total deposito yang mereka simpan. Adapun denda tersebut, disebutkan sebagai biaya administrasi.

Sederhananya, deposito akan dikenakan suku bunga negatif. Alih-alih memperoleh untung, nasabah malah bisa kehilangan uangnya jika terus menerus diendapkan di dalam bank.

Hasilnya sangat jelas. Semua nasabah –kebanyakan di antarany adalah institusi keuangan-, akhirnya memindahkan deposito mereka dari JP Morgan Chase. Tujuan kebijakan ini adalah “membuang” dana sejumlah 100 miliar US dolar, dari bank tersebut.  Alhasil, JP Morgan Chase disinyalir telah berhasil membuang 20% dari 100 miliar US dolar seperti yang ditargetkan.

Mari kita berhenti sejenak dan berpikir. Tidakkah langkah JP Morgan Chase ini aneh bin ajaib? Normalnya, semua bank selalu menawarkan bunga kepada nasabah. Namun kenyataannya adalah, saat ini dunia sedang memasuki era baru keuangan yang disebut “surplus era”.

Beberapa bulan terakhir, apa yang disebut “Suku Bunga Negatif” sedang terjadi di dalam industry perbankan Eropa. Bank Sentral Eropa (ECB) saat ini tengah berjuang supaya bisa bertahan. Bunga deposito hanya dipatok pada angka 0,2 %.

Sementara itu Bank Sentral Swiss yang sedang cemas dengan terus menguatnya Swiss Franc bisa membahayakan neraca perdagangan negara itu, menetapkan bunga deposito sebesar 0,75%.

Tanggal 21 April 2015, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rate Euribor –Euro interbank offered-, berada pada angka negatif. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan industry perbankan dari jurang kebangkrutan, adalah menerapkan kebijakan bunga deposito negatif atau di bawah nol.

Sebetulnya bukan hal aneh dengan suku bunga negatif, apalagi jika itu dilakukan supaya suku bunga berada di bawah angka inflasi. Jika sebuah bank menekan suku bunga di bawah angka laju inflasi untuk menstimulasi pertumbuhan, maka nasabah akan diuntungkan. Pinjaman akan menjadi lebih murah.

Persoalannya akan menjadi sangat aneh, jika kemudian suku bunga dibuat jadi negatif, tanpa terlebih dahulu menghitung laju inflasi. Inilah yang tengah terjadi saat ini di Eropa. Secara teori, menetapkan suku bunga negatif hanya akan membuat nasabah memindahkan deposito mereka ke tempat lain yang menawarkan bunga menguntungkan. Atau bahkan bisa saja, orang-orang akan kembali ke cara kuno yaitu menyimpan uang di bawah kasur, supaya tidak membayar penalty atas uang yang mereka depositokan.

Bagi yang senang “bermain dengan bahaya”, fenomena ini mungkin hal biasa. Investor bisa mengambil resiko dengan membeli saham jika mereka yakin, bahwa suku bunga akan terus turun. Toh, jika turun, maka saham bisa dijual kembali, dengan keuntungan yang sudah jelas di depan mata. Beli di atas, jual di bawah. Sementara investor global juga akan “rela” menaruh uang mereka pada obligasi negatif suatu negara, dengan berbekal keyakinan bahwa nilai mata uang negara tersebut bisa kembali rebound.

Tapi sekarang perhatikan bagian yang paling menarik dari hal ini. Ada tanda-tanda dimana, mulai muncul strategi baru sebagi tandingan suku bunga negatif yaitu: menarik semua bentuk mata uang fisik dari peredaran dan menghapuskannya sama sekali.

Nantinya hanya setiap individu masyarakat yang dianggap tidak patuh pada kebijakan ini, akan dengan mudah diidentifikasi, sebelum dimasukkan ke daftar hitam dimana yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan transaksi ekonomi apapun.

Baik Buiter maupun Rogoff, keduanya memiliki latar belakang akademisi dan bukan praktisi. Mereka percaya bahwa menekan suku bunga adalah satu-satunya “jalan menuju Roma”. Menurut mereka juga, jika uang tidak ada lagi, pemerintah sebuah negara masih bisa menerapkan kebijakan suku bunga nol dan dalam waktu bersamaan tetap bisa memperoleh stimulus moneter yang dibutuhkan.

Alasan yang aneh sebetulnya. Tapi begitulah akademisi yang selalu bersandar pada teori ekonomi, yang sayangnya hari ini sudah menjadi celana tua, alias usang. Jika semua persoalan ekonomi ditangani secara “Text Book Theraphy”, maka persoalan tidak kunjung selesai karena penangananya salah.

Namun bagaimanapun juga, dunia harus bersiap jika akhirnya ide Buiter dan Rogoff ternyata memang diimplementasikan. Bisa jadi memang kita sedang menuju ke sistem pemerintahan tunggal –one world order-, dimana pada akhirnya semua dikontrol oleh satu mega sistem, serta satu tahta pemerintahan dunia.

Perilaku

Kebiasaan masyarakat suatu negara dinilai menjadi faktor penentu berkembang atau tidaknya penggunaan teknologi non tunai dalam sistem pembayaran suatu transaksi. Vice President Thailand, Indonesia & Philippines SAJ Region Gemalto Allan Tan mengatakan, hal ini bisa terlihat pada penggunaan kartu e-toll sebagai metode pembayaran baru tanpa uang tunai. Meski sudah masuk ke Indonesia, hanya sebagian kecil saja pengendara kendaraan roda empat yang bersedia menggunakan kartu ini sebagai pembayaran tarif tol.

Menurut Allan, penggunaan metode pembayaran seperti ini, terkadang harus disertai dengan aturan yang mewajibkan sehingga membuat masyarakat mengetahui manfaat dari penggunaan kartu e-toll tersebut. Oleh sebab itu, butuh peran pemerintah dan lembaga terkait seperti sektor perbankan agar sistem pembayaran seperti ini bisa berkembang di masyarakat. Dengan teknologi yang terus berkembang, masyarakat akan semakin tertinggal jika tidak merubah kebiasaannya.