28 September, Hari Kereta Api

Setiap tanggal 28 September ditetapkan sebagai Hari Kereta Api, padahal faktanya ada serangkaian peristiwa yang mendahuluinya, yang menurut pendapat saya lebih fundamental, ketimbang sekedar pernyataan sikap yang dilakukan di balai besar dan sekaligus kantor pusat DKA di Bandung. Wallahu alam.

28 September 1945 pagi, sekelompok pegawai kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) berkumpul di lapangan Balai Besar Kereta Api Bandung. Pemimpin mereka, Ismangil, membacakan surat pernyataan sikap yang menyatakan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI).

Padahal sebelum proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 15 Agustus 1945, sekelompok pegawai kereta api yang bekerja di Depo Lokomotif Sidotopo Surabaya dipimpin oleh Nandir, Hardi Untung dan Soeroso telah melakukan pertemuan untuk menyikapi berita penyerahan Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Kelompok yang selanjutnya terkenal dgn sebutan Laskar Kereta Api Depo Sidotopo tersebut mengeluarkan pernyataan sbb:

  1. Merebut dan mengambil alih kekuasaan atas depo lokomotif sidotopo Surabaya dari kekuasaan Jepang.
  2. Mempertahankan tanah air dan mengamankan kedaulatan wilayah Sidotopo pada khususnya, dan Surabaya atau perjuangan kemerdekaan pada umumnya.
  3. Mempertahankan, mengamankan dan menyelamatkan hak milik Djawatan kereta api (DKA).

Selepas pertemuan, pada pukul 11.00, mereka secara spontan mengibarkan bendera merah putih di halaman muka kantor mesin Depo lokomotif Sidotopo Surabaya dan meneriakkan semboyan “Maju terus, Pantang mundur, rawe-rawe rantas malang-malang putung, merdeka atau mati, lebih baik hancur dari pada dijajah kembali!”

Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 05.00, giliran bendera Jepang di halaman depan kantor Depo Lokomotif Sidotopo diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Kekuasaan Depo Lokomotif Sidotopo diserahkan kepada Bung Mastap dan Bung Gasral setelah melewati pemilihan, sementara Laskar Pemuda KA Depo Lokomotif Sidotopo tetap dipimpin oleh Bung Nandir dan Bung Hardi Untung dibantu oleh Bung Suroso, Bung Sumali, Bung Sucipto, Bung Muksim, Bung Suwarno dan Bung Margono.

Setelah proklamasi kemerdekaan tersiar kabar bahwa Belanda ingin kembali menjajah dan tentunya ingin perusahaan-perusahaan di masa kolonial dikembalikan kepada mereka. Dan salah satu target utama pasukan Sekutu yang mendarat di pelabuhan Tandjoeng Priok dan Tandjoeng Perak pada awal September 1945 adalah merebut kembali fasilitas dan infrastruktur kereta api (semasa pendudukan Jepang dikelola oleh Tetsudo Kyoku atau Djawatan Kereta Api/DKA) yg sebagian besar masih status quo dan dijaga ketat oleh pasukan pendudukan Jepang.

Bangsa Indonesia tentu tidak mau menyerahkan Djawatan Kereta Api ke tangan penjajah. Begitu pula kaum buruh kereta api, yang tidak mau dijadikan “perkakas hidup” bangsa asing. Namun, pemerintah Republik Indonesia justru bertindak sangat lamban. Bahkan, Menteri Perhubungan saat itu, Abikoesno Tjokrosoejoso, malah setuju apabila DKA dikembalikan ke Belanda.

Menyikapi hal itu, pada tanggal 2 September 1945, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia (API), melakukan pertemuan dengan kelompok pegawai Djawatan Kereta Api. Pertemuan itu berlangsung di Asrama Menteng 31, Jakarta Pusat. API dipimpin oleh Wikana, sedangkan kelompok buruh kereta api dipimpin oleh Legiman Harjono. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting: merebut Djawatan Kereta Api. Untuk memulai proses itu, sejumlah tenaga revolusioner dari API, seperti Armansjah, Ukon Effendi, Hassan Gajo, Kusnandar, Sidik Kertapati, dan lain-lain, diperbantukan di Djawatan Kereta Api untuk menyiapkan aksi perebutan. Malam harinya, sekitar pukul 23.00, pertemuan lanjutan dilakukan di rumah Kepala Stasiun Kereta Api Manggarai. Pertemuan ini lebih luas dan menghadirkan pegawai-pegawai DKA. Pertemuan ini mematangkan rencana perebutan seluruh stasiun kereta api dari tangan Jepang dan membentuk AMKA (Angkatan Moeda Kereta Api).

Besoknya, 3 September 1945, dari pukul 09.30 sampai 12.00, laskar AMKA mulai melakukan aksi perebutan. Kantor DKA Djawa Barat jatuh ke tangan laskar AMKA. Di Jakarta, stasiun kereta Manggarai dan Djatinegara merupakan yang pertama direbut. Lalu, menyusul stasiun-stasiun besar lainnya, seperti Gambir, Djakarta Kota, Tanjung Priok, Senen, dan lain-lain. Bengkel dan Depo juga berhasil direbut oleh laskar AMKA.

Di semua stasiun dan fasilitas yang sudah direbut, laskar AMKA memasang tanda merah putih dan disertai tulisan “Milik Republik Indonesia”. Namun, tidak semua aksi perebutan itu berjalan lancar. Di stasiun Jakarta Kota, laskar AMKA harus bertempur dengan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap dan dalam kondisi siap tempur.

Salah satu pertempuran paling heroik terjadi saat laskar AMKA mempertahankan gedung Het Hoofdkantoor van de Nederlansch Indische Spoorweg Maatscappij (NIS)—Kantor Pusat Perusahaan Kereta Api swasta NIS— di Semarang, dari serbuan tentara Jepang selama pertempuran 5 hari antar tanggal 14 Oktober hingga 19 Oktober 1945. Anggota laskar AMKA yg gugur ada 6 orang: Noersam, Salamoen, R.M. Soetarjo, Roesman, Moenardi dan Soewardi. Gedung tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Lawang Sewu yg berlokasi di dekat Tugu Muda di kota Semarang.