Proteksi Kebakaran dan Peran Pemerintah Daerah

Bekerja pada lingkungan kelistrikan memang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran, baik karena listrik statis maupun listrik dinamis. Kebakaran listrik sebenarnya tidak perlu terjadi jika persyaratan pemasangan dan keamanannya terpenuhi. Pada sistem jaringan lama, untuk sampai pada pemakai dipergunakan sistem pengaman bertingkat. Kemungkinan kebakaran sebagai akibat timbulnya panas yang berlebih sangat kecil. Kebakaran terjadi karena tindakan para pemakai daya listrik yang tidak paham tentang bahaya listrik. Sebagai contoh, diameter kawat listrik yang dipakai tidak sesuai dengan besaran arus yang melewatinya, menyebabkan panas yang berlebih pada penghantar hingga meleleh. Timbullah hubungan singkat disertai bunga api yang mengakibatkan kebakaran.

Berbeda dengan pentahapan penanggulangan bencana secara umum yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; proteksi kebakaran hanya mengenal pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan ditujukan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran, sedangkan penanggulangan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi. Sistem proteksi kebakaran juga memiliki aturan tersendiri. Andai terjadi peristiwa kebakaran hingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda, (boleh jadi) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak berlaku. Bencana kebakaran tidak disebutkan sebagai salah satu jenis bencana. Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 pun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengindentifikasi 15 jenis ancaman/bahaya, tanpa kebakaran (bangunan gedung). Kejadian kebakaran disebutkan dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 sebagai dampak kegagalan teknologi akibat kesalahan desain, pengoperasian atau kelalaian manusia dalam menggunakan teknologi. Artinya terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penyebutan jenis bencana dalam UU PB maupun dokumen terbitan BNPB.

Berpijak dari masalah tersebut, membincangkan proteksi kebakaran bangunan gedung, kita kembalikan kepada aturan yang lebih spesifik, yaitu UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ditambah aturan pelaksana dan teknisnya: PP 36/2005, Permen PU 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dan Permen PU 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kemudian untuk Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran mengacu ke Permendagri 62/2008.

Proteksi Pasif dan Aktif

Berdasarkan PP 36/2005, fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran dibedakan menjadi berisiko tinggi, sedang, dan rendah. Dalam ranah proteksi kebakaran, risiko terbagi menjadi dua: yang dapat dikendalikan (controlable risk) dan yang tidak dapat dikendalikan (uncontrolable risk). Risiko kebakaran sendiri merupakan risiko murni yang dapat dikendalikan.

Proteksi kebakaran terkait erat dengan persyaratan teknis bangunan gedung yakni persyaratan keandalan bangunan gedung. Khususnya persyaratan keselamatan berupa kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Setiap bangunan gedung—kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana—harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan aktif. Sistem proteksi kebakaran pasif dibentuk melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Sementara sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari sistem pendeteksian kebakaran manual/otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air (springkler, pipa tegak, slang kebakaran), serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia (APAR).

Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lift dan lift kebakaran. Lift kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara  khusus oleh petugas pemadam kebakaran.

Setiap bangunan gedung juga harus menyediakan sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Penyediaan sarana evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman. Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas. Setiap bangunan gedung harus memiliki manajemen penanggulangan bencana.

Pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk memenuhi Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Apabila bangunan dianggap tidak aman oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS), maka pemilik/pengelola/penghuni harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi, pembongkaran, atau tindakan lainnya yang disetujui OBS. Pemilik/pengelola/penghuni bangunan harus menyimpan catatan pemeliharaan/ pemeriksaan/pengujian sistem proteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem pengendalian asap, evakuasi darurat dan latihan relokasi, perencanaan darurat, sumber daya darurat, lift, serta peralatan lain. Pemilik juga harus menyediakan denah lantai untuk Instansi Pemadam Kebakaran (IPK).

Pemilik, pengelola, dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan/pencabutan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Peran Pemda

Pemerintah daerah memiliki peran krusial. Pertama; menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang merupakan segala hal berkaitan dengan perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan. RISPK disusun oleh bupati/walikota atas dasar rekomendasi teknis dari IPK dan ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Memiliki RISPK juga menjadi penambah nilai ekonomis suatu daerah. Kedua; menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketiga; membuat aturan pelaksana persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam bentuk perda berpedoman pada Permen PU 26/PRT/M/2008. Keempat; melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Pemeriksaan menjadi bagian dari proses penerbitan SLF bangunan gedung. Kelima; merencanakan program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam wujud Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) lingkungan bangunan. Kegiatannya antara lain: audit keselamatan kebakaran lingkungan, penyusunan dan penetapan organisasi, penyiapan SDM, penyiapan SOP koordinasi antarinstansi, dan pelatihan penanggulangan kebakaran (fire drill). Keenam; melakukan pengawasan dan pengendalian semenjak perencanaan pembangunan hingga pascakebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya. Mencegah kebakaran lebih baik daripada menanggulangi.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s