PKK dan Wajah Sehari-hari Pembentukan Negara

Keluarga adalah tumpuan atau tiang negara. Jika keluarga baik, maka negara akan baik. Keyakinan ini adalah motivasi utama dalam salah satu sendi kehidupan sosial di Indonesia. Bahkan, sejak dulu keluarga merupakan basis atau pengertian dasar untuk membentuk satu negara. Profesor Soepomo, dalam sidang BPUPKI untuk membentuk konstitusi, menekankan pentingnya dasar negara Indonesia adalah keluarga. Dasar ini, kata pakar hukum adat ini, sesuai dengan “sendi dasar ketimuran Indonesia”, dibandingkan aliran pemikiran pembentukan negara yang lain seperti individualisme atau kolektivitivitas. Soekarno (kelak menjadi Presiden) menyokong gagasan itu dengan menerjemahkan bahwa kekokohan suatu negara akan terjadi jika ada “gotong royong” diantara keluarga itu, menikmati makanan dalam satu meja makan, semua untuk satu, satu untuk semua. Mohammad Hatta (kelak Wakil Presiden) menekankan pula sifat “gotong royong”—berdasarkan kesetaraan sesuai dengan paham kebudayaan Minang—untuk menjadi “soko guru perekonomian” Indonesia. Dan bagi Hatta, wadah yang sesuai itu adalah “koperasi.”

Oleh sebab itu, dalam tataran politik, masyarakat Indonesia cenderung sensitif jika tahu bahwa seorang pejabat “bermasalah” dengan keluarganya. Ketika Presiden Soekarno memutuskan akan menikah lagi dengan Hartini (1956), yang dianggapnya adalah tindakan pribadi, publik dan media bersikap oposan. Lebih-lebih setelah tahu bahwa Ibu Fatmawati memutuskan meninggalkan Istana Merdeka sebagai protes atas tindakan suaminya itu. Semasa Presiden Soeharto memerintah selama 32 tahun, kesan bahwa keluarga menjadi tiang penting dalam hidup bermasyarakat ditekankan. Oleh sebab itu, dalam momen-momen tertentu, yang sebetulnya kegiatan pribadi khas keluarga Indonesia, aktivitas Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto disorot kamera televisi, untuk menyampaikan pesan bahwa pemimpin eksekutif tertinggi ini menjalani kehidupan yang harmonis. Momen “sungkeman” saat Idul Fitri, upacara menikahkan anak atau cucu, dan lain-lain, diungkap untuk menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. Setiap pemberitaan yang memuat “sesuatu yang lain” mengenai Soeharto atau keluarganya pasti akan ditindak. Bisikan atau anjuran pembantu dekatnya untuk mengendalikan bisnis anak-anaknya, selalu diikuti Soeharto dengan pengucilan yang bersangkutan dan penyingkiran dari tampuk pemerintahan.

Mengingat pentingnya keluarga dalam konteks seperti itu, maka pusat perhatian aktivitas kemasyarakatan Indonesia adalah keluarga dan beban untuk membentuk keluarga yang baik terutama dilekatkan kepada ibu, sosok perempuan. Oleh sebab itu, berbagai program pemerintah dengan bungkus “pemberdayaan keluarga” atau “pemberdayaan perempuan” merupakan hal yang selalu dilakukan.

Dulu—dan saya kira dalam beberapa bagian masih berlangsung—terutama di kawasan desa atau dusun di  Jawa, jika Anda menyambangi wilayah itu pasti akan menemukan tugu atau tiang papan nama dengan huruf besar: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Setiap jalan masuk dusun di pedesaan dan di setiap kampung di perkotaan tampaknya dilengkapi dengan tugu PKK, yang menampilkan 10 program pokok PKK: (i) penghayatan dan penerapan Pancasila; (ii) gotong royong; (iii) pangan; (iv) sandang; (v) perumahan dan tata laksana; (vi) pendidikan dan keterampilan; (vii) kesehatan; (viii) pengembangan kehidupan berkoperasi; (ix) kelestarian lingkungan hidup; dan (x) perencanaan kesehatan.

Kehadiran di mana-mana papan pengumuman berisi daftar kegiatan rumah tangga ideal untuk kaum perempuan itu mungkin justru penyebab mengapa PKK tidak meresap ke dalam alam kesadaran sebagai warga. Dalam kenyataan, kegiatan PKK berbeda-beda dari satu wilayah dibandingkan wilayah yang lain, sejarah organisasi PKK, dan kepribadian para penggerak PKK setempat. Namun, tidak ada satu wilayah pun yang dibenarkan tanpa PKK dan program-programnya, yang menyebarkan program yang sukses ini ke seluruh Indonesia setelah pada awalnya di mulai di Jawa Tengah.

Saya yang menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tahun 1980-an dan 1990-an, merasakan betulnya pentingnya “berjiwa PKK” sekalipun saya anak laki-laki dalam keluarga saya. Di SD guru-guru saya mengajari saya menjahit baju dan memasak sederhana, dengan pesan untuk menjaga “kemandirian”, kelak saat dewasa tidak terlalu merepotkan keluarga. Itu berlanjut saat masuk di SMP. Mungkin saja, guru saya, yang perempuan itu, hendak menerapkan apa yang diperolehnya dari kegiatan PKK di tempat tinggalnya, lalu masuk menjadi pelajaran.

Bagaimana asal muasal PKK? Organisasi ini berasal dari sebuah seminar mengenai ekonomi rumah tangga yang diadakan pada tahun 1957 di Bogor, Jawa Barat. Seminar ini diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan dan Lembaga Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Berdasarkan sebuah naskah stensilan dari Kementerian Luar Negeri, disusunlah sebuah daftar topik pendidikan yang dianggap cocok untuk masyarakat yang sedang berkembang oleh sebuah komite atau kementerian antara 1960-1962. Komite ini beranggotakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Dari sinilah 10 program pokok PKK itu lahir (Julia Suryakusuma, 1991).

Gubernur Jawa Tengah memasukkan PKK sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah pada pertengahan 1960-an. Awalnya, PERTIWI, salah satu organisasi beranggotakan isteri-isteri pejabat diberi tugas menyebarluaskan PKK dan prinsip-prinsipnya. Pusat Latihan PKK didirikan di semua kabupaten di Jawa Tengah. Pada awal tahun 1970-an, pusat-pusat latihan itu dibiayai dengan dana kabupaten. Pada akhir 1971, Menteri Dalam Negeri mengusulkan agar PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pada 1973, PKK menjadi bagian dari program Lembaga Sosial Desa (LSD), yang belakangan berubah menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) pada tahun 1980. Urusan PKK kemudian dialihkan dari Kementerian Sosial ke Kementerian Dalam Negeri. Pada waktu itu, PKK juga memperoleh dukungan dana langsung dari kantor Presiden dalam skema Dana Inspres.

Pada tahun 1982, PKK menjadi salah satu seksi LKMD dan dipimpin isteri kepala desa, yang merangkap sebagai Ketua II LKMD. Perubahan ini ternyata menjadi sangat penting kemudian dalam penyerapan para isteri ke dalam administrasi pemerintahan lokal sebagai pembantu suami masing-masing yang menjabat. Pada tahun tersebut juga ada revisi program PKK, yaitu menempatkan kursus penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi urutan pertama. Puncaknya, PKK menjadi urusan resmi negara ketika menjadi bagian dari Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1983. Menurut Julia Suryakusuma (1991), dengan struktur dan pengaturan semacam itu, maka secara teoritis, karena menjadi bagian LKMD, maka “PKK dilaksanakan di 70.000 desa.” Seiring dengan gencarnya sosialisasi program Keluarga Berencana (KB), PKK ditunjuk pemerintah sebagai corong utama program ini.

Beberapa peneliti mengatakan bahwa PKK yang pada awalnya didorong oleh semangat pergerakan perempuan pada masa perjuangan kemerdekaan, telah berubah menjadi sebuah organisasi masyarakat di bawah pemerintah nasional. Semua perempuan dewasa (yang telah menikah) dianggap menjadi anggota PKK dan didorong untuk menghadiri pertemuan bulanan PKK di tempat masing-masing. Hal yang akhirnya dicapai melalui strukturisasi PKK secara nasional ialah promosi sebuah kategori baru dalam bidang sosial yang didukung oleh negara, yaitu “ibu rumah tangga.” Ini mengkonfirmasi bahwa di Indonesia keluarga dilihat sebagai unit utama organisasi sosial  yang mencerminkan komunitas dank arena itu mencerminkan negara. Peran yang diberikan kaum perempuan melalui PKK tidak saja menilai keluarga inti yang ideal dengan patokan ibu yang tinggal di rumah, tetapi juga memperkuat dan meningkatkan kegiatan-kegiatan pertukaran lokal yang dianggap merupakan ciri khas masyarakat Jawa. Keluarga yang ideal—terutama pada masa Orde Baru—adalah “wajah sehari-hari pembentukan negara.”

Bagaimana keadaan PKK sekarang dan apa kesan Anda mengenai organisasi ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s