PENYALURAN DANA DESA YANG LAMBAN

Dari tahun ke tahun serapan anggaran terus menjadi persoalan. Tak cuma lambat, anggaran tak maksimal diserap sehingga pembangunan tak maksimal pula. Persoalan itu bak penyakit kronis yang selalu kambuh meski beragam obat dan berbagai terapi telah diberikan.

Ironisnya lagi, ibarat virus yang menular, penyakit tersebut juga menjangkiti pelaksanaan penyaluran dana desa. Dari sisi kebijakan, dana desa sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas amat positif. Dengan kebijakan itu, desa diberi dan berwenang mengelola dana dari APBN demi kemaslahatan masyarakat.

Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan bentuk kepedulian sekaligus pengakuan negara akan pentingnya desa. Semangat itu begitu bagus sehingga semestinya tiada secuil pun alasan untuk tak selekasnya mengalirkan dana tersebut ke desa.

Fakta di lapangan justru bertolak belakang. Sebagian besar dana desa yang sudah disediakan negara belum bisa disalurkan ke desa. Data Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2015 menyebutkan dana desa yang dicairkan ke rekening pemerintah kabupaten atau pemerintah kota telah mencapai Rp16,5 triliun, atau 80% dari total alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Namun, 60%-nya masih mengendap di rekening kabupaten/kota.

Dana desa akhir akhir ini menjadi topik perbincangan hangat, tidak hanya dikalangan masyarakat dan perangkat desa pemerintah kabupaten kota dan anggota legislatif tetapi kalangan akademisi dan pengamat pun juga memberikan perhatian serius pada realisasi dana desa.
Betapa tidak satu sisi jumlahnya sungguh luar biasa, sekitar 20 triliun pada 2015 dan 47 triliun untuk 2016 nanti, namun kenyataan di lapangan realisasi penyaluran dana desa tersebut baru sekitar 20 % yang sudah dicairkan oleh desa yang terdaftar sebagai penerima dana desa menjadi pertanyaan besar, mengapa dana yang cukup menggiurkan ini tidak segera terserap, bukankah hamper seluruh desa di tanah air masih sangat membutuhkan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di daerah masing masing.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengakui pengucuran dana desa terhambat. Menurut Erani, sampai akhir pekan lalu, dana desa baru dicairkan di 38.000 desa. Menurut Erani, ia menerima informasi baru 56 kepala daerah menerbitkan peraturan daerah untuk acuan pencairan dana desa. Jumlah ini sangat sedikit karena ada 433 kabupaten/kota yang menerima dana desa.

Per 21 Agustus, 146 daerah telah menyampaikan laporan. Sebanyak 37 persen daerah telah menyalurkan 100 persen dana desa ke rekening kas desa. Sebanyak 43 persen telah menyalurkan sebagian dana desa ke rekening kas desa. Selebihnya, sebanyak 20 persen, sama sekali belum menyalurkan dana desa ke rekening kas desa. Erani mengatakan, pengelolaan dana desa cukup rumit karena termasuk program baru.

Ada masalah mendasar lain yang juga menyebabkan penyerapan dana desa menjadi molor, yakni berkaitan dengan bendahara desa. Penyelesaian permasalahan ini bukan berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan desa melainkan di tingkat pusat.  Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengatakan bendahara desa seharusnya merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS). Namun kenyataannya saat ini hampir di seluruh desa, bendahara tersebut bukanlah PNS. Aturan soal bendahara desa belum jelas. Seandainya terjadi penyelewengan dana oleh bendahara desa, siapa yang akan mempertanggungjawabkan uang negara tersebut.
Rumitnya birokrasi dan aturan pencairan serta ketakutan para kepala desa terjerat masalah hukum menjadi alasan utama, mengapa baru sebagian kecil dana desa yang terserap meski tahun 2015 hanya tinggal menyisakan 3 bulan lagi, permasalahan lain adalah kurang siapnya SDM pada masing masing desa untuk menyusun proposal pencairan dan pengelolaan dana desa yang jumlahnya berfariasi antara ratusan juta hingga satu miliar lebih.

Mengacu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar kendala pembangunan dana desa problemnya bukan di tingkat pusat, bahkan di kabupaten/kota. Marwan mengklaim Dana di pusat sudah tersalur 100 persen. Pernyataan ini berbeda dengan anggaran DPD RI dalam diskusi senator kita di Jakarta yang menyampaikan data realisasi di kementerian baru 80 persen. Namun yang disampaikan menteri dan senator sebenarnya sama-sama mengindikasikan rendahnya penyerapan anggaran di kabupaten/kota sendiri, dan masing-masing desa sendiri.

Memang dalam upaya mepercepat penyaluran dana desa pemerintah sudah menyiapkan keputusan bersama SKM tiga menteri. Kementerian Desa, Kemenkeu dan Kemendagri untuk merevisi aturan yang sudah ada. Langkah ini diambil untuk memacu penyaluran dan penyerapan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa tahun 2015.Pemerintah pusat sudah mentransfer Rp 16,61 triliun ke kabupaten/kota, tetapi baru sekitar 38.000 desa yang menerima dana tersebut. Padahal, dana tersebut dapat menggairahkan sektor riil di pedesaan yang diprediksi menumbuhkan perekonomian nasional 0,5 persen dan menurunkan tingkat ketimpangan kesejahteraan (rasio gini) sebesar 0,01.
Dengan payung hukum tunggal akan lebih cepat terserap. Tidak seperti sekarang dimana ada tiga kementerian yang terlibat dana desa, yang masing-masing memiliki regulasi sendiri. SKB itu berisi tentang tata cara penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, dan cara mempermudah penggunaan dana desa. Meskipun masing-masing kementerian sudah memiliki peraturan menteri (permen), tidak ada tabrakan peraturan di dalam SKB itu. SKB tersebut mengatur agar persyaratan dipersingkat menjadi satu lembar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan satu lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, SKB diharapkan menjadi jalan keluar sejumlah aturan terkait dana desa dari ketiga kementerian yang tumpang tindih atau memicu salah tafsir dalam pelaksanaan di lapangan. Aturan yang multitafsir tersebut, antara lain, Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan dana desa diprioritaskan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang menyebutkan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ada juga regulasi yang memberatkan aparatur pemerintah desa, seperti, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meminta desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan Menkeu mengatur agar laporan realisasi penggunaan dana desa diajukan setiap akhir semester sehingga aparatur desa harus menyusun dua laporan keuangan terpisah.

Terkait penyederhanaan syarat, salah satu yang akan diatur mengenai fokus penggunaan dana desa. Supaya pemerintah desa tidak bingung saat menyusun APBDes, penggunaan dana desa difokuskan pada infrastruktur, irigasi, dan sosial kemasyarakatan. Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto menambahkan, untuk pencairan dana desa, pemerintah desa cukup menyerahkan dokumen APBDes kepada pemerintah kabupaten/kota. Adapun dua dokumen lain, yakni rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa, bisa menyusul setelah dokumen APBDes diajukan.

Semula, pemerintah desa wajib menyerahkan ketiga dokumen tersebut sekaligus untuk mencairkan dana desa sehingga pencairan dana desa masih sangat rendah, selain keterlambatan pemerintah kabupaten/kota membuat peraturan daerah landasan penyusunan APBDes. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menambahkan, dokumen APBDes pun akan disederhanakan sehingga pemerintah desa tidak kesulitan membuatnya.

Kita mendesak seluruh pihak yang terkait dengan dana desa untuk tidak main-main. Kita mengingatkan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota bahwa ada sanksi jika mereka melanggar ketentuan dalam menyalurkan dana desa. Batas waktu penyaluran tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di kas daerah wajib dipatuhi, atau penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil kepada daerah ditunda.

Sanksi tegas wajib diterapkan karena dana desa menyangkut uang rakyat dalam jumlah besar. Uang bisa menyilaukan, apalagi bagi mereka yang bersinggungan dengannya. Rupa-rupa modus untuk mengutip keuntungan dari pengelolaan dana desa bukan tak mungkin dilakukan. Bahkan, ada indikasi dana desa menjadi ajang mainan demi memenangi pilkada serentak nanti.

Tersendatnya penyaluran dana desa tak lepas pula dari banyaknya aturan, sementara di sisi yang lain terbatasnya kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa menjadi rintangan. Karena itu, kita mendukung penuh langkah pemerintah menyederhanakan aturan-aturan tersebut. Salah satunya ialah meniadakan rancangan pembangunan jangka menengah desa sebagai salah satu syarat penyaluran dana desa.

Kita ingin dana desa betul-betul menjadi mesin pemberdayaan masyarakat desa. Tak ada satu pun pembenaran untuk menghambat dana itu segera sampai ke desa dan secepatnya digunakan untuk membangun desa.