Negara Berkambang dan Perdagangan Bebas

Negara maju dan berkembang saat ini tengah berlomba-lomba untuk mengikatkan diri dengan negara lain, yang dibungkus dalam sebuah kesepakatan perdagangan bebas bilateral (bilateral free trade agreements-BFTA). Sayangnya, negara berkembang seringkali tidak memperhatikan dampak negatif dari kesepakatan itu.

Beberapa kalangan pun kerap mengkritik karakter dan cara yang digunakan negara maju dalam menempuh BFTA. Beberapa kritik tersebut diantaranya, ketidakseimbangan posisi tawar di antara negara berkembang dan negara maju, masuknya beberapa isu dalam perjanjian bilateral yang bahkan sama sekali tidak didiskusikan dalam Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization-WTO), dan penciptaan efek distraksi perdagangan dimana negara mitra dagang menjual produknya lebih murah kepada mitra dagang yang dipilihnya, namun perlakukan berbeda diberikan kepada mitra dagang yang lain.

Disamping itu, karakter ekslusif dan tertutup dalam negosiasi BFTA terutama yang dilakukan Amerika Serikat (AS) tidak mempunyai dasar yang kuat akibat kurangnya konsultasi dan partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam proses negosiasi. Oleh sebab itu, tak jarang orang bersuara lantang kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perdaganan bebas dengan negara maju.

Permasalahan ini juga yang menjadi perhatian para peneliti di Institute for Global Justice (IGJ)-sebuah LSM yang kerap mengeritik kebijakan perdagangan bebas.

Karakteristik dasar dari kesepakatan perdagangan bebas, khususnya dengan Amerika Serikat (AS) adalah WTO-plus. Artinya, tingkat liberalisasi yang dilakukan lebih tinggi dibandingkan liberalisasi yang dilakukan di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO). Karena itu, BFTA sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat di negara berkembang.

Senada dengan Hal ini, Direktur Eksekutif IGJ Bonnie Setiawan mengingatkan bahaya bagi Indonesia bila melakukan kesepakatan perdagangan bebas dengan AS. Dia lalu mencontohkan kejadian yang dialami Mexico dan Australia.

Menurutnya, studi yang dilakukan Bank Dunia mengakui bahwa setelah 10 tahun Mexico bergabung dengan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (North America Free Trade Agreement-NAFTA) justru berdampak buruk. Salah satunya adalah memberikan dampak bagi bertambahnya angka imigran dari Mexico ke AS. Sama halnya dengan Mexico, Australia yang melakukan Free Trade Agreement (FTA) dengan AS juga mengalami petaka ekonomi. Negeri kangoro ini mengalami defisit perdagangan, setahun setelah BFTA dilakukan awal tahun 2005.

Pengalaman Mexico dan Australia inilah yang seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah Indonesia untuk berpikir ulang ketika hendak memutuskan kesepakatan perdagangan bebas dengan AS.

Sementara itu peneliti IGJ, Daniel Pambudi dalam penelitiannya menemukan bahwa, jika Indonesia melakukan perbaikan hukum dalam rangka FTA, maka akan menguntungkan ekonomi Indonesia secara menyeluruh dengan menyumbang pertumbuhan GDP nasional sebesar 5,1 persen. Hanya saja, lanjut dia, meski GDP tumbuh, hasil simulasi juga menunjukan bahwa konsumsi rumah tangga nasional turun sebesar 0,8 persen. Artinya, meskipun modal dari luar negeri masuk ke Indonesia, kesejahteraan rumah tangga Indonesia tetap turun.

Hira Jhamtani, peneliti lainnya, menyebutkan bahwa tidak ada jaminan jika BFTA ditandatangani investasi akan meningkat. Sebab, tidak ada yang bisa memaksa investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Tujuan pembangunan sulit dicapai melalui kesepakatan investasi yang amat liberal, hal ini terlihat misalnya dalam ketentuan tenaga kerja atau alih teknologi, urainya.

Isu HKI paling Sensitif

Masalah lain yang tak kalah sensitifnya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Jika diperhatikan klausul BFTA AS dengan negara mitra dagangnya, maka terlihat jelas bahwa standar HKI yang diminta AS lebih tinggi daripada standar HKI yang ada di WTO.

Nurul Barizah, peneliti lain dari IGJ punya pandangan tersendiri mengenai isu HKI ini. Dia lalu memulai analisisnya. Dalam partisipasi Indonesia dalam perjanjian HKI terkait perdagangan (Trade-Related Intellectual Property Rights-TRIPs). Menurutnya, implementasi TRIPs telah menunjukan beban yang berat buat Indonesia.

Bagi dia sendiri, negosiasi antara AS dan Indonesia dalam isu HKI cukup memusingkan. Alasannya, AS adalah eksportir dari prinsip atau norma kepemilikan atas kekayaan intelektual, sedangkan Indonesia adalah importir dari produk-produk yang terkait dengan HKI. BFTA antara AS dan Indonesia akan membawa BFTA menjadi rejim yang TRIPs-plus, ujarnya.

Standar TRIPs-plus itu sendiri secara teknis adalah standar HKI yang digunakan secara domestik di AS. Ini merupakan standar yang dibuat oleh perancang hukum di AS dengan menyesuaikan pembangunan ekonomi dan teknologi negara tersebut. Implementasi standar ini di Indonesia akan menjadi tidak adil karena mempunyai efek yang perlu dipikirkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Sementara dalam isu paten, Barizah juga menemukan bahwa sektor kesehatan publik dan konservasi sumber daya genetis adalah dua sektor yang paling buruk terkena dampaknya di bawah penyusunan rezim TRIPs-plus. Menegosiasikan paten dalam dua sektor itu, adalah bukan kepentingan Indonesia, tegasnya.

Dia lalu menyoroti soal adanya obat antiretrovital. Jika saja paten obat itu dipegang oleh perusahaan farmasi komersil, maka dipastikan harga obat yang biasa digunakan dalam terapi HIV/AIDS itu menjadi sangat tinggi. Artinya, kata Barizah, hal itu dapat mengancam kehidupan penderita AIDS dan sektor kesehatan masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.

Peliknya persoalan tadi tentu saja bisa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dalam mensikapi dampak negatif adanya BFTA antara Indonesia dengan AS. Oleh sebab itu, para peneliti itu berharap pemerintah mau meninjau kembali kebijakan perdagangan yang mungkin akan menguntungkan bagi sebagian elit namun tidak bagi rakyat pada umumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s